Tinjau lokasi jebolnya tanggul Citarum, Jokowi targetkan 2 hari normal kembali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau tanggul Sungai Citarum di Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang jebol pada Sabtu (20/2) sekitar pukul 22.00 WIB.

Perbaikan tanggul Sungai Citarum tersebut sudah berlangsung sejak dua hari lalu. Perbaikan dilakukan terhadap tiga titik jebolnya tanggul Sungai Citarum. “Saya memberikan target maksimal dua hari lagi harus sudah selesai tanggulnya,” ucapnya dalam keterangan pers virtual, Rabu (24/2).

Ia berharap, tanggul sungai Citarum segera dapat segera kembali berfungsi.

“Sehingga, semua bersih, normal kembali, kemudian yang terdampak di sini, ada tadi 30 rumah akan segera diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” ucapnya.

Jokowi meninjau lokasi jebolnya tanggul Sungai Citarum bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, banyak tanggul irigasi dan sungai yang jebol. Debit banjir anak sungai yang masuk Sungai Citarum mencapai 900 m3/detik. Meski telah ditampung juga ke Waduk Jatiluhur, tetapi luapan air mencapai 1.300 m3/detik. Padahal, kapasitas bendungan hanya 1.100 m3/detik.

“Sehingga memang meluap. Kami sudah bergerak. Dari Balai Besar (Wilayah Sungai) Citarum untuk segera mengatasinya,”ucapnya dalam keterangan video, Senin (22/2).

Imbas curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Citarum menyebabkan banjir di empat desa di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, jalur darat di sejumlah titik lokasi penampungan pengungsi terputus. Dampaknya, suplai penyaluran bantuan logistik sehari-hari akan dilakukan melalui udara.

“Kami melihat langsung dari atas banjir di wilayah Karawang dan Bekasi. Saya kira, kita akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih komprehensif,” katanya.