close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Kebijakan afirmatif perluas peluang bagi orang asli Papua. Foto Istimewa/wartakotalive
icon caption
Kebijakan afirmatif perluas peluang bagi orang asli Papua. Foto Istimewa/wartakotalive
Nasional
Rabu, 23 Februari 2022 22:05

Kebijakan afirmatif perluas peluang bagi orang asli Papua

Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mendorong Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan langkah terakhir komitmen pemerintah.
swipe

Kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat OAP di Bumi Cendrawasih.

“Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” ujar Prof Imron Cotan, pemerhati Papua dan isu-isu strategis dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di Jakarta, Rabu (23/2).

Imron menjelaskan, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mendorong Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan langkah terakhir komitmen pemerintah untuk memajukan Papua. Menurutnya, situasi keamanan yang tidak stabil telah menghambat proses pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Untuk itu, perlu penguatan kebijakan pembangunan yang aktif sebagai upaya mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua.

“Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi OAP. Para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN, misalnya,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu.

Kebijakan afirmatif lain yang akan dikeluarkan pemerintah, antara lain menurut Imron, dalam waktu dekat DPR dan pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru, yang diharapkan mencakup seluruh wilayah adat Tanah Papua.

Tujuan utama pemekaran tersebut adalah untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi OAP. Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi OAP,” kata dia.

Ketua Bamus Papua Willem Frans Ansanay mengatakan OAP memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Ia juga meminta anak-anak muda Papua untuk menjadi bagian dari solusi untuk memajukan Papua secara khusus, dan Indonesia pada konteks yang lebih luas.

“Saya ingin buktikan ini negara saya juga memiliki. Saya bisa hidup di mana saja, berkompetisi dengan siapa saja, dan bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Kita bersaing, ya bersaing. Tidak ada perbedaan,” ujarnya memotivasi para mahasiswa asal Papua di Jabodetabek.

Charles Kosay, tokoh muda Papua, mengatakan sudah saatnya pemuda Papua menjadi agen perubahan untuk melihat masa depan. Anak muda Papua tidak perlu lagi menengok ke belakang, agar dapat menghadapi tantangan ke depan, dalam kerangka NKRI. Papua saat ini membutuhkan sumber daya manusia, yaitu anak-anak Papua yang saat ini bersekolah di berbagai tempat.

“Kitalah yang akan membangun Papua kita sendiri. Papua kaya akan sumber daya alam, tetapi siapa yang akan mengelolanya jika sumber daya manusia tidak terlatih? Jadi mari kita satukan tekad kita, ” kata Charles.

img
Dinda Berenice
Reporter
img
Fitra Iskandar
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan