sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kejagung: Penyelewengan dana otsus juga terjadi di Aceh

Tiga penegak hukum akan analisa dugaan korupsi dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Rabu, 24 Feb 2021 21:01 WIB
Kejagung: Penyelewengan dana otsus juga terjadi di Aceh

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) tidak hanya di Papua dan Papua Barat. Tapi, juga terjadi di Aceh.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono menjelaskan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD telah memberitahukan adanya tugas penyelidikan dugaan penyelewengan dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh. 

Namun, belum diketahui berapa jumlah dana yang diduga diselewengkan. "Ada semacam pengarahan dari beliau (Menko Polhukam) bahwa pengusutan korupsi terkait otsus oleh tiga lembaga, Polri, kita (Kejagung,red), sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik di Aceh maupun di Papua," tutur Ali kepada Alinea, Rabu (24/2).

Untuk Otsus Aceh, menurut dia, dugaan penyelewengan dilaporkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setempat saat rapat dengar pendapat di DPR. Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan kasus itu mulai diusut.

"Akan kami nilai dulu apakah betul korupsi atau kesalahan administrasi," ucap Ali.

Terkait dengan proses penyidikannya, Ali belum dapat memastikan apakah hanya akan ditangani salah satu penegak hukum saja. Dia mengatakan, dalam waktu dekat akan ada rapat bersama aparat penegak hukum dengan Menko Polhukam.

Sebagaimana diberitakan, dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ini diungkapkan Karo Analisis Intelkam Mabes Polri Brigjen Achmad Kartiko, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021. 

Dia mengungkapkan, Polri nenemukan adanya dugaan penyimpangan keuangan negara senilai Rp2 triliun di Otsus Papua dan Papua Barat. 

Sponsored

Kartiko mengatakan, Polri mencatat dana otsus yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat sejumlah Rp 93 triliun dan Rp 33 triliun. Dana otsus tersebut dikatakan untuk penyelesaian konflik di tanah Papua, dan kesejahteraan masyarakat di sana.

Berita Lainnya