Kemendes PDTT minta desa bentuk relawan tanggap Covid-19

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meminta masyarakat daerah untuk bersama-sama mencegah penularan coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Di antarannya dengan menjalankan protokol yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret. 

Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sri Haryanto, mengatakan, terdapat sejumlah protokol yang dapat dilakukan oleh warga desa yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Di antaranya membentuk relawan desa tanggap Covid-19. Relawan itu, dapat dipimpin kepala desa, dan diwakili oleh BPBD setempat, dengan anggota aparatur desa seperti RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

"Tugas mereka membuat pusat informasi pencegahan dan penanganan Covid-19. Bagaimana pencegahan, mengetahui penularan sampai penanganan. Relawan desa harus tahu gejala dan diantisipasi," kata Eko, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (31/3).

Relawan juga dapat mendata penduduk yang rentan terjangkit penyakit seperti kelompok marginal atau usia lanjut. Tak hanya itu, relawan juga diminta menyediakan fasilitas cuci tangan dan penyemprotan disinfektan, anggarannya dapat diambil dari dana desa.

"Dana desa bisa digunakan untuk membuat disinfektan maupun hand sanitizer. Ini adalah bentuk dari padat karya tunai nonfisik. Mereka bisa kerja di rumah, lalu membuat. Dilakukan masyarakat di situ," ucap dia.

Selanjutnya, relawan mempunyai tugas untuk menyiapkan lokasi khusus isolasi. Hal itu dapat dimulai dengan mendata tempat yang cocok untuk mengisolasi guna diusulkan pada dinas kesehatan tingkat kabupaten atau puskesmas setempat.

"Nanti tugas relawan harus mulai mempersiapkan itu, kalau ada misalnya tamu yang datang dan sebagainya, lalu orang dari pihak luar yang dari wilayah yang terdampak Covid-19 itu juga harus mulai didata," tutur dia.

Eko juga meminta, relawan dapat membuat pos jaga di depan gerbang desa. Tujuannya untuk mendata dan memantau mobilitas warga guna meminimalisir penularan Covid-19. Terlebih, saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan mudik.

"Bukan ingin menghambat, tetapi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga masyarakatnya dari dampak corona ini. mereka harus didata, siapa yang masuk siapa yang keluar dan sebagainya itu nanti di pos jaga itu, tuturnya.

Di samping itu, Eko meminta relawan dapat mendata warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP). Pendataan itu dilakukan untuk dapat dilaporkan kepada dinas kesehatan di tingkat kabupaten.

Selanjutnya, Eko meminta relawan dapat memastikan tidak ada kegiatan warga yang menimbulkan massa. Sebab, salah satu tingkat penularan yang tinggi berasal dari kerumunan orang banyak. Tindakan tegas dapat dilakukan oleh relawan dan aparat desa untuk membubarkan massa.

"Jadi pemerintah desa diharapkan tidak memberikan izin terhadap masyarakatnya yang akan menyelenggarakan kegiatan. Kalau ada yang nekat, pemerintah desa bersama relawan desa membubarkan dengan bantuan babinsa atau babin kamtibmas," ujarnya.