Kesulitan lahan, Anies-Sandi setop bangun RPTRA

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menjelaskan penghentian pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang gencar dilakukan saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terpaksa dilakukan lantaran kesulitan mencari lahan.

"Kami upayakan tahun ini terakhir, karena cari lahan itu susah," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (5/3).

Ada sebanyak 47 pembangunan RPTRA yang diproyeksikan dibangun tahun ini. Dengan jumlah tersebut, dikatakan Agustino, maka pembangunan RPTRA telah melampaui target. Sebab, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 40 tahun 2016 tentang Perubahan atas Pergub 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA, ada sebanyak 267 RPTRA yang wajib tersebar di setiap kelurahan di Jakarta. Dengan 47 RPTRA yang akan dibangun tahun ini makan jumlah RPTRA ke depan mencapai 290.

"Tapi kalau swasta dengan CSR mau bangun, silakan. Tidak masalah dia mau bangun sebanyak-banyaknya, terserah," ungkapnya.

Meski membuka ruang seluas-luasnya, Agustino menegaskan, ada syarat yang wajib dipenuhi swasta untuk membangun RPTRA di Jakarta. Salah satunya, RPTRA hasil CSR tidak boleh dibangun di atas lahan hijau. Sebab, dia mengatakan, DKI membutuhkan lahan hijau untuk mencapai target 30% ruang terbuka hijau (RTH) dari total luas Ibu Kota.

"Lahan hijau itu memang kita ini masih belum sampai 30%. Jadi masih kita butuhkan (untuk ditambah lagi)," terangnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengaku kecewa tidak dilanjutkannya pembangunan RPTRA di era kepemimpinan Anies-Sandi.

Padahal, dikatakannya, belum satu pekan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan akan melanjutkan program terbaik dari Ahok dan Djarot untuk membangun Jakarta.

"Waktu coffe morning ditegaskan bahwa jangan meng-grounded ide yang bagus. Justru ide yang bagus itu harus kita kembangkan, tingkatkan, dan lanjutkan," ucapnya kepada Alinea.

Sementara itu, Anggota Komisi D bidang pembangunan Bestari Barus menilai keputusan membangun RPTRA dengan mengandalkan program CSR pihak swasta ke depan bukan hal mudah. "Karena disitu nanti kepiawaian seorang pimpinan daerah diuji. Apakah mampu untuk mengajak banyak pihak turut serta dalam pembangunan. Kalau mampu, bagus," terangnya.

Menurut politikus Partai Nasdem itu, sudah ada jumlah yang relevan dalam RPTRA di Jakarta untuk pemerataan kesejahteraan warga. Angka itu, sambung Bestari, harus disesuaikan dengan jumlah rukun warga (RW) yang ada di DKI sebanyak 2.700.