sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kisah kematian dosen Erwin dan buruk rupa penanganan PDP Covid-19

Erwin di-ping-pong ke sejumlah rumah sakit. Pertolongan pertama terlambat.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 02 Apr 2020 16:52 WIB
Kisah kematian dosen Erwin dan buruk rupa penanganan PDP Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26473
Dirawat 17552
Meninggal 1613
Sembuh 7308

Dengan perasaan kalut, IK bergegas menuju ke kediaman adiknya, Erwin Indradjaja, di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3) pagi itu. Dari adik perempuannya yang berinisial A, IK mendapat kabar kondisi kesehatan Erwin tiba-tiba memburuk. 

Sekitar pukul 07.30 WIB, IK tiba di rumah Erwin. Ambulans belum tampak. Padahal, A sudah melaporkan kondisi Erwin ke Puskesmas Kecamatan Gambir. Jarak tempuh dari puskesmas ke kediaman Erwin hanya sekitar 30 menit dengan berkendara. 

"Saya tanya orang di rumah, 'Kok ambulans belum datang?' Dia bilang, 'Dalam perjalanan'. Oke, saya tunggu," ujarnya saat berbincang dengan Alinea.id lewat sambungan telepon, Minggu (29/3).

Erwin merupakan salah satu pasien dalam pemantauan (PDP) Covid-19. Beberapa hari sebelum kesehatannya memburuk, dosen senior Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) diketahui pernah melayat salah satu rekannya yang meninggal di RSPAD Gatot Subroto. 

Meskipun punya gejala terjangkit Covid-19, Erwin memilih menjalankan isolasi mandiri. Pada hari ketiga isolasi, Erwin mengeluh sesak nafas. Keponakannya yang tinggal serumah kemudian menyarankan agar Erwin pergi ke rumah sakit. Namun, Erwin menolak. 

"Erwin tidak mau. Menurutnya, itu hanya sesak biasa. Dia punya kebiasaan mengobati diri sendiri dengan obat-obat yang dimilikinya," tutur IK.

Sembari menunggu ambulans, IK meminta keponakannya membawa Erwin keluar dari kamarnya. Menggunakan kursi roda, Erwin dibawa ke beranda rumah untuk berjemur. Dua jam lamanya mereka menunggu. Namun, ambulans tak kunjung tiba.

Melihat Erwin yang kian kesulitan bernafas, IK pun berinisiatif mencari ambulans ke kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) DKI Jakarta yang lokasinya tak jauh dari rumah Erwin. Di halaman DKK DKI, ada sepuluh ambulans terpakir. 

Sponsored

"Saya bilang, 'Bisa enggak bantu adik saya? Kebetulan lagi perlu ke rumah sakit.' Akhirnya, petugas di situ lapor ke atasannya. Dia bilang harus melalui puskesmas. 'Kita enggak bisa langsung memberi (ambulans) gitu aja'," tutur IK menirukan ucapan sang petugas.

Salah seorang petugas DKK DKI kemudian menghubungi Pusksesmas Gambir. Petugas puskesmas kembali mengabarkan bahwa ambulans sedang dalam perjalanan.

IK lantas kembali ke rumah Erwin. Namun, IK kecele. Ambulans masih belum juga tiba. IK kemudian menghubungi seorang dokter kenalannya di Puskesmas Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Katanya, 'Oke, ambulans segera meluncur'," ujar dia.

Sekitar pukul 10.00 WIB, dua ambulans dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso dan RSUD Tarakan tiba di depan rumah Erwin. Meski sedikit kesal, IK berharap adiknya segera mendapat pertolongan. Apalagi, seorang dokter ikut turun dari ambulans.  

"Itu jam 10 lewat. Baru datang dan anehnya dua-duanya datang sekaligus. Bayangkan dari pagi adik saya ngos-ngosan, jam 10 baru datang. Berarti 3-4 jam dia begitu. Habis subuh, dia seharusnya sudah diambil tindakan," kata IK. 

Pihak keluarga dan tim medis sepakat untuk merujuk Erwin ke RSPI. Namun, Erwin tak kunjung dibawa ke ambulans. Kepada IK, seorang anggota tim medis menyatakan mereka harus mengklarifikasi terlebih dahulu ke pihak rumah sakit. 

Alih-alih memberikan pertolongan pertama, menurut IK, petugas medis juga malah sibuk "mewawancarai" Erwin. "Pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan atau kronologis penyakit, serta dengan siapa saja ia berinteraksi," kata IK. 

Di sela sesi wawancara itu, Erwin meminta pembantu rumah tangganya membawa dia ke kamar mandi. Lima menit kemudian, IK mendengar teriakan dari arah kamar mandi. IK dan tim medis segera bergegas menuju ke arah teriakan. 

"Saya masuk ke kamar mandi bersama tim medis yang dari ambulans itu. Dia (Erwin) posisinya lagi duduk di kloset seperti orang tidur. Enggak sadar. Masih pakai celana panjang batik, kaos. Saya bangun-bangunin, 'Win, Win, bangun! Sadar Win! Kuat Win! Ini ada tim medis bantu'," tuturnya. 

Melihat Erwin semaput, petugas medis kemudian memasang selang oksigen. Dalam hati, IK geram. "Itu yang saya heran. Selama mereka datang dari jam 10, enggak ada pemasangan oksigen. Pas kondisi begini, baru pasang selang oksigen," katanya.

Tubuh Erwin kemudian dibopong ke dalam salah satu ambulans. Tim medis kemudian tancap gas menuju RSPI Sulianti Suroso. Namun, dalam perjalanan, IK melihat ambulans yang membawa Erwin malah berbelok menuju RSUD Tarakan.

Saat tiba di RSUD Tarakan, IK melihat mobil ambulans yang membawa Erwin keluar dari area rumah sakit. Ia mendapatkan informasi jika petugas membawa Erwin menuju Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan.

"Saya ikuti lagi, ternyata dia ke RS Sumber Waras, Grogol. Sampai sana, sama juga. Dia (ambulans) lewat. Saya mendapat informasi ke RSUD Tarakan. Lalu, saya ke sana. Namun, petugas mengatakan tidak ada ambulans yang masuk. Saya dikontak adik perempuan saya kalau Erwin dibawa ke RS Pelni," jelasnya.

Ambulans yang membawa Erwin juga ditolak di RS Pelni. Petugas kemudian kembali membawa Erwin ke RSUD Tarakan. "Di RS Tarakan, kita dikasih tahu dia udah enggak ada (meninggal). Dalam hati saya, sejak di rumah, dia udah enggak ada. Gitu lho. Karena tidak ada penanganan sama sekali," ujar IK. 

Petugas berada di samping ambulans yang terparkir di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3). /Foto Antara

Rumah sakit melanggar aturan?

Seperti Erwin, Direktur Price Waterhouse Coopers (PWC) Dany Unardi Umar juga bernasib serupa. Sebelum dirawat di RSUP Persahabatan pada Kamis (19/3) lalu, selama lima hari Dany gonta-ganti rumah sakit.

Dua hari sebelum mendapat kamar di RSUP Persahabatan, Dany sempat dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Namun, ia dipulangkan oleh dokter karena dianggap tidak mengidap Covid-19. Saat menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Persahabatan pada Minggu (22/3), Dany berstatus PDP Covid-19. 

Di Tangerang, Banten, seorang wartawan berinisial WD juga menjalani proses perawatan yang berliku sebelum meninggal. WD--yang menunjukkan gejala Covid-19--ditolak RSPAD Gatot Subroto dan RSPI Sulianti Saroso. 

Setelah ditolak, WD diterima di RSUD Kabupaten Tangerang, Jumat (20/3). Namun, kepada BBC, istri WD yang berinisial DR mengatakan suaminya ditelantarkan hingga lebih dari lima jam di rumah sakit itu. Kecewa, DR membawa suaminya ke RS Eka di Tangerang Selatan. WR meninggal keesokan harinya.

Buruknya penanganan PDP Covid-19 di rumah sakit juga direkam oleh Fachri Muchtar dalam sebuah utas di akun Twitter pribadinya @fmuchtar. Dalam utas yang diunggah pada 16 Maret itu, Fachri mengisahkan buruknya penanganan pasien di salah satu rumah sakit rujukan.

Khusus soal kasus Erwin, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan belum mengetahui pasti duduk perkaranya. Ia pun meminta warga yang punya gejala mengidap Covid-19 mencari rumah sakit rujukan yang masih bisa menerima pasien. 

"Saya ceritanya juga baru tahu. Kan kamu juga baru tahu karena katanya kan? Kenapa enggak telepon aja rumah sakit? Cari rumah sakit yang kosong," kata Yuri, sapaan akrab Yurianto, saat dihubungi Alinea.id, Minggu (29/3).

Ketika ditanya apakah rumah sakit melanggar aturan karena menolak ODP dan PDP Covid-19, Yurianto berdalih sulit menyalahkan pihak rumah sakit jika tidak punya kapasitas untuk menerima tambahan pasien. "Kalau rumah sakit penuh, mau ditaruh di mana," kata dia. 

Alinea.id berupaya mengonfirmasi Kepala Hubungan Masyarakat RSUD Tarakan, Reggy S. Sobari perihal penolakan Erwin. Namun, nomor kontak Reggy tidak juga bisa dihubungi.

Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo menyebut pihak rumah sakit bisa dikenai sanksi bila sengaja menolak pasien Covid-19. 

"Kalau toh pada akhirnya ada RS menolak, tapi ada ruangan yang masih kosong itu yang perlu diberi peringatan. Pada prinsipnya, tidak boleh menolak. Apa pun alasannya," kata Rahmad saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (28/3).

Namun demikian, Rahmad meyakini pemerintah sudah berupaya maksimal dalam menangani pasien Covid-19. Apalagi, kini sudah ada lebih dari 100 rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 di seluruh Tanah Air. 

"Siap tidak siap, ya, memang harus siap. Negara mana yang siap menghadapi Corona ini? Hampir semua pemerintah (negara) tidak siap. Dalam tanda petik lho, ya. Itu karena gelombang pasien yang besar. Di Amerika Serikat aja kewalahan rumah sakitnya. Di Italia pun demikian," kata dia. 

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4). /Foto Antara

Pemerintah dianggap gagap sejak awal 

Hingga Kamis (2/4) pukul 13.00 WIB, total terdapat 1.790 kasus pasien positif Covid-19 di Tanah Air. Sebanyak 170 pasien meninggal dan 112 pasien dinyatakan sembuh. Artinya, tingkat mortalitas akibat Covid-19 hampir mencapai 10%. 

Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah memang terkesan lalai dalam menangani pandemi Covid-19. Namun demikian, ia juga mengkritik sebagian masyarakat yang kerap mengabaikan protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah.

"Sekarang tenaga medis terbatas, kemudian pasien yang positif itu pulang. Ada banyak faktor. Kan yang meninggal ini banyak karena komplikasi. Memang ada Corona, tapi usia di atas 50-an. Ditangani pun, dia cepat masuk (kategori gawat)," ujar Agus.

Meski demikian, Agus menyebut tingginya angka kematian akibat Covid-19 merupakan bukti bahwa pemerintah sudah gagap sejak awal. Salah satunya ialah soal enggannya pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah. 

"Solusinya hanya satu: karantina. Pemerintah telat mengambil keputusan itu. Saya bilang Januari di-lockdown kota yang didatangi WNA (warga negara asing) asal China, tapi tidak diumumkan. Kan Menteri Kesehatan menyembunyikan data itu sepertinya," jelas dia.

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Kepada Alinea.id, Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta Teguh Nugroho menilai kasus Erwin Indrajaja, Dany Unardi Umar dan kasus-kasus serupa lainnya memperlihatkan buruknya koordinasi penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah. 

"Daerah dibiarkan dilepas tanpa panduan yang memadai. Daerah punya anggaran, tapi APD (alat pelindung diri) tidak tersedia. Tenaga medik kurang, tapi tidak ada redeployment, misalnya, dari daerah yang belum terlalu gawat ke daerah yang lebih gawat," kata Teguh. 

Meski hampir setiap sektor sudah mengeluarkan protokol penanganan Covid yang isinya serupa, menurut Teguh, penerapannya di lapangan masih sangat lemah. Ia mencontohkan belum berjalannya atau bahkan belum adanya standar operational procedure (SOP) koordinasi teknis antarinstansi. 

"Tidak terlihat sejauh ini. Pengusaha APD lokal masih belum tahu kalau prosedur impor bahan baku APD sudah dikendorkan. Polisi tidak tahu bahwa tidak semua yang menyimpan APD dalam jumlah banyak itu penimbun, tapi produsen yang baru akan memasarkan setelah produksi mencapai angka keekonomisan. Bahkan, sampai sekarang banyak pihak yang tidak tahu prosedur rapid test atau PCR mandiri," tuturnya. 

Karena itu, Teguh meminta agar Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 memperbaiki kinerjanya. Tak hanya mendata dan menyiapkan kebutuhan alat-alat medis, kata Teguh, Satgas juga harus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data kebutuhan pangan selama pandemi. 

"Saya baru dengar kabar, baru minggu kemarin mereka data. Telat sekali. Sampai sekarang, hasil kinerja dari Satgas Covid-19 yang terlihat hanya informasi jumlah pasien yang bertambah setiap harinya," ujar Teguh. 

Berita Lainnya