KPK bidik pihak yang pindahkan bukti suap pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus terhadap para pihak yang diduga menghalangi pengusutan kasus dugaan suap pajak, yang diterka melibatkan PT Jhonlin Baratama. Hal ini menyusul dugaan pemindahan berkas perusahaan itu saat hendak digeledah.

"Yang menjadi concern dan fokus kami adalah soal dugaan adanya pihak-pihak yang tidak kooperatif dan sengaja menghalangi penyidikan dengan cara memindahkan bukti tersebut," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (13/4).

Komisi antisuap diketahui kecele lantaran tidak menemukan apa-apa saat menggeledah kantor PT Jhonlin di Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (9/4). Dokumen kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2016-2017 itu diduga dibawa kabur truk ke Kecamatan Hampang, Kalsel.

Siapa pun yang merintangi penyidikan dengan memindahkan barang bukti, tegas Ali, akan dijerat Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pelaku terancam pidananya maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

"Saat ini, kami akan terus menyelesaikan penyidikan dugaan korupsi perkara ini dan mengajak masyarakat ikut mengawal setiap prosesnya," ujar dia.

Ali memastikan proses pengajuan izin geledah sesuai mekanisme. Proses administrasi penggeledahan kasus pajak juga tanpa kendala dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Terkait kasus ini, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencekal enam orang berpergian ke luar negeri. Hal itu dilakukan atas permintaan KPK. 

Kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, dua dari enam orang dicekal merupakan aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak berinisial APA dan DR. Adapun empat orang lainnya, yakni RAR, AIM, VL, dan AS.

"Dicegah karena alasan korupsi. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021," jelasnya.