logo alinea.id logo alinea.id

Kuasa hukum Zumi: Anggota DPRD Jambi ganas

Anggota DPRD disebut Zumi begitu sangar karena mengancam dirinya apabila tidak ada pelicin untuk APBD 2018.

Dimeitri Marilyn
Dimeitri Marilyn Jumat, 09 Nov 2018 09:20 WIB
Kuasa hukum Zumi: Anggota DPRD Jambi ganas

Tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan atas Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dinilai kuasa hukum Zumi terlalu berat. Kuasa hukum Zumi Handika Honggowongso menyayangkan putusan hakim yang mengindahkan fakta ancaman ke Zumi. 

"Tuntutannya itu berat tapi kami menghormati KPK. Itu wujud keadilan dari prespektif KPK dalam penindakan hukum" kata Handika Honggowongso kepada Alinea.id, Kamis, (08/11).

Handika menyayangkan Jaksa Penuntut Hukum (JPU) KPK yang tidak mempertimbangkan kalau Zumi mendapat ancaman dari anggota DPRD soal upeti agar APDB Jambi segera dicairkan pada saat melakukan rapat setengah kamar penentuan RAPBD 2017 lalu. 

Padahal kata Handika, dalam persidangan jelas terbukti baik agar eksekutif memberikan panjer terlebih dahulu setelah ketuk palu dilaksanakan. Bahkan kata Handika, DPRD mengancam akan memboikot sidang paripurna jika tidak diberikan terlebih dahulu. 

Namun seusai kedatangan tim KPK melakukan supervisi, tanpa sungkan anggota DPRD Jambi kata Handika semakin menjadi-jadi. Mereka disebut Zumi semakin ganas. Anggota DPRD itu bahkan dengan sangar mengancam akan memakai anggaran sebelumnya, karena tak sudi merestui APBD 2018 bila tidak ada uang pelicin.

"Malah semakin ganas dan memaksa memintanya. Membuat surat pernyataan itu dijadikan jaminan. Jadi konteksnya itu menurut hemat kami adalah tindak pidana suap," ucap Handika.

Fakta tersebut telah dilaporkan ke KPK dan berjanji akan menanganinya. Lembaga anti rasuah tersebut juga berjanji melakukan supervisi terkait ancaman tersebut. 

Zumi Zola dituntut 8 tahun penjara lantaran dari serangkaian fakta persidangan menyebutkan Zumi menerima gratifikasi dan memberi suap kepada DPRD Jambi atau uang ketok penambahan APBD 2017 dan pengesahan RAPBD 2018. Hukuman lain yang dituntut jaksa juga agar hak politik Zumi Zola dicabut lima tahun, usai keluar dari hotel prodeo. 

Sponsored

Jual Jilbab Online

Di sisi lain, istri Zumi Zola Sherrin Tharia mulai berjualan jilbab secara online. Bisnis barunya tersebut Sherrin mendapat komentar dari warganet. 

Banyak yang memuji tidak sedikit yang mencibir. Sebagai warganet rupanya masih ingat akan pernyataan Sherrin yang pernah sesumbar menyebut suaminya kaya raya sampai tujuh turunan jadi tidak mungkin melakukan korupsi. 

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Zumi Zola Handika Honggowongso menyebut kalau Sherrin adalah istri yang bertanggung jawab. Sejak Zumi masuk penjara dan tidak bisa memberi nafkah, Sherrin bukan saja sebagai ibu rumah tangga tapi juga sebagai kepala rumah tangga. 

Berjualan jilbab juga kata Handika sebagai bentuk penyaluran hobi Sherrin. Sejak lama istri Zumi hobi berjualan. 

Seperti diketahui, semua fasilitas yang dulu didapatkan oleh Zumi Zola sewaktu menjadi Gubernur Jambi telah dicabut oleh pemerintah pusat. Mulai dari tunjangan, remunerasi hingga uang makan telah dihentikan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Meski begitu, Handika menilai kasus uang ketok Zumi Zola tidak memberikan efek yang berarti bagi kondisi keuangan keluarga besarnya di Jambi. Kekayaan ayahanda Zumi, Zulkifli Nurdin yakni mantan Gubernur dua periode tahun 1999-2005 dan 2005-2010 dan kini adalah pengusaha sukses dan kaya raya tidak memberikan efek besar bagi perekonomian Zumi Zola.

Meskipun menurut pengakuan Handika, Zumi adalah sosok lelaki bertanggung jawab yang tidak ingin meminta bantuan kepada siapa-siapa termasuk keuangan. Zumi bahkan terang-terangan dihadapannya melarang istrinya agar tidak meminta bantuan keuangan kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya.

"Dari awal kondisi ekonomi Zumi itu dari keluarga kaya. Tapi Zumi itu mandiri sekali dia mau menghidupi keluarga,"ucap Handika.