Nasir Djamil minta penanganan kasus Febri Adriansyah objektif

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengharapkan proses hukum yang kini menimpa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febri Adriansyah, dilakukan secara objektif, transparan, adil, bertanggung jawab, dan berintegritas.

"Banyak kelompok masyarakat menaruh harapan agar proses hukum terhadap Febri, yang kini ditangani Kejaksaan setelah sebelumnya diproses kepolisian, tetap mengedepankan profesionalisme dan integritas," ujar Nasir.

Menurutnya, proses hukum yang menjerat mantan Jampidsus tersebut telah memunculkan pesimisme dan skeptisisme di tengah masyarakat terhadap tegaknya keadilan.

Karena itu, Nasir meminta Presiden untuk mencari akar persoalan sekaligus menawarkan solusi agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kekuasaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan pengawasan yang ekstra," tegasnya.

Nasir juga menilai kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merupakan langkah yang tepat dan strategis. Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar menjadi "pendingin" suasana, melainkan menunjukkan komitmen bahwa institusi negara harus bersatu dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.

Meski sebagian pihak menganggap silaturahmi itu hanya bersifat simbolis, Nasir berpandangan bahwa pertemuan tersebut mampu mencairkan suasana yang sempat memanas akibat proses hukum yang menimpa Febri Adriansyah.

Ia menyinggung adanya anggota TNI yang berjaga di kediaman Febri serta mendatangi Polda Metro Jaya. Menurut Nasir, apabila situasi tersebut dibiarkan berlarut-larut, hal itu justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan hubungan antara Polri, Kejaksaan, dan TNI menjadi renggang, layaknya "api dalam sekam".

"Dalam waktu singkat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil inisiatif untuk mendinginkan suasana yang sempat memanas. Langkah bertemu dan berdialog secara langsung telah menutup berbagai spekulasi liar mengenai adanya gesekan antara Kejaksaan, Polri, dan TNI," ujar legislator asal Aceh tersebut.