Mahfud MD: Terkait Natuna, tidak ada perang dan tidak ada nego

Hubungan antara Indonesia denga China tengah memanas. Disebabkan klaim China atas kawasan perairan Natuna di Laut China Selatan yang didasarkan pada historic rights and nine dash line.

Pemerintah sendiri menegaskan tidak akan melakukan negoisasi dengan China mengenai perairan Natuna. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Kendati demikian, Mahfud menambahkan situasi tidak dalam kondisi perang. "Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu (perairan Natuna). Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

Penekanan tidak dalam kondisi perang disampaikan Mahfud, karena pada dasarnya Indonesia tidak memiliki konflik dengan China. Oleh sebab itu, urusan hubungan dagang, perekonomian, kebudayaan, dan hubungan lainnya tetap dilanjutkan seperti biasa.

Sementara itu, ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menyatakan sikap pemerintah tidak bergeser soal kedaulatan. Pratikno, diketahui bertemu dengan Mahfud pada, Jumat pagi, (3/1).

"Kehadiran negara di sana sudah direalisasikan. Kami juga sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana (perairan Natuna), kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga akan ditingkatkan," kata dia.

Kendati begitu, pengamat militer Meidi Kosandi, menjelaskan, benturan fisik berpotensi terjadi di perairan Natuna. Ketika China mengomandokan kapal patroli ke dalam batas wilayah perairan Natuna, itu berarti mereka telah "mengibarkan bendera perang".

"Dalam konteks politik militer, mengirimkan kapal perang sebagai suatu tindakan militer. Itu sudah dilakukan China sebenarnya. Jadi bukannya kita dalam kondisi akan berperang, tetapi dalam kondisi politik ini sebenarnya sudah permainan perang," kata Meidi saat dihubungi Alinea.id, Senin (6/1).

Itulah sebabnya potensi meletusnya benturan militer secara fisik sangat besar. Apalagi China masih belum menarik diri. China masih saja tidak bergerak, kendati telah dilakukan beberapa langkah diplomatik oleh pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga sudah mulai dikerahkan untuk berjaga-jaga. Ia tidak menafikan hal tersebut bisa berdampak pada ketegangan yang lebih panas.

"Apalagi TNI dengan militer China sudah berhadap-hadapan dan sudah ada tindakan militer dari China. Potensi meletusnya bentrokan menjadi sangat mudah," terang dia.

Kendati begitu dia mengakui, hubungan diplomatik antara Indonesia dan China tidak akan berefek pada ketegangan dalam konteks batas wilayah. Keduanya merupakan hal berbeda. Oleh sebab itu, China tidak akan berhenti walaupun memiliki hubungan diplomatik baik dengan Indonesia. Kecuali jika Indonesia menjadikan hubungan diplomatik yang baik tersebut sebagai instrumen menekan China agar dapat menarik diri dari perairan Natuna.

"Tidak harus berpengaruh pada hubungan diplomatik. Kecuali kalau Indonesia ingin menggunakan pemutusan hubungan diplomatik untuk menekan China supaya meninggalkan laut Natuna. Kalau itu terjadi, kita bisa saja memutuskan hubungan, cuma risikonya akan berdampak pada ekonomi kita," imbuhnya.

Bagi Meidi apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat. Dalam konteks konflik Natuna, pendekatan diplomatik dan persuasif memang harus dilakukan sebagai langkah awal. Jangan sampai Indonesia gegabah melakukan serangan militeristik. Jika dilakukan, dunia akan melihat Indonesia yang memulai perang.

"Kita perlu tahu, dalam komunitas internasional itu, konsep collective security itu ada pada kesepakatan di PBB. Dilarang saling menyerang di antara sesama anggota PBB. Kalau ada satu negara yang bersikap agresif menyerang negara lain, maka seluruh negara lain akan membela negara yang diserang," ungkap Meidi.

Maka dari itu, lebih baik Indonesia bersabar dan tidak terpancing terlebih dahulu dalam masalah ini. Sambil itu dilakukan, Meidi mendorong pemerintah menggunakan jaringan internasional untuk menekan China.

Sebagai contoh apa yang dilakukan Filipina yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah naungan PBB.

"Bisa jadi dalam situasi seperti itu, dukungan internasional untuk memberikan tekanan kepada China bisa dilakukan. Misal dengan memberikan tekanan lewat media massa atau menggunakan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, misalnya melalui lembaga internasional," kata Meidi.

Sejauh ini, Meidi melihat Indonesia seperti berjalan sendirian dalam kasus perairan Natuna. Seyogianya hal ini akan berdampak kurang baik jika ada benturan secara fisik.

Dia memperhitungkan dalam eskalasi jangka pendek, Indonesia mudah sekali mengalahkan China secara militer. Hal itu disebabkan karena batas wilayah Indonesia lebih dekat dengan perairan Natuna dibandingkan China, dari hal tersebut, secara otomatis bisa dikatakan armada Indonesia lebih banyak ketika harus mengusir China dengan benturan militer.

"Tetapi kalau benturan fisik terus meningkat. Berlanjut eskalasinya, kemungkinan kita tidak ada apa-apanya. China memiliki sumber daya dalam bidang militer lebih banyak dari kita," urai dia.