Gerakan “warga jaga warga” untuk mengantisipasi aksi rusuh meluas ke lingkungan permukiman penduduk, yang diinisiasi masyarakat di sejumlah daerah. Hal ini menjadi angin segar guna meredam gejolak pasca-rentetan kerusuhan yang menyelubungi aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Inisiasi masyarakat untuk andil menjaga keamanan lingkungan, menandai kepercayaan publik masih tinggi untuk mengendalikan situasi kondusif, tanpa harus melibatkan aparat keamanan.
Misalnya saja, yang dilakukan masyarakat di perumahan sekitar Summarecon, Bekasi, Jawa Barat untuk menjaga lingkungan mereka dari kemungkinan masuknya orang tak dikenal pada Minggu (31/8) malam. Warga saling bahu membahu menjaga lingungan usai situasi memanas di sekitar Mapolres Metro Bekasi Kota.
Gerakan serupa juga dilakukan warga di wilayah Jawa Timur, yang menjalankan kegiatan ronda malam kembali, memperkuat komunikasi antar RT/RW, hingga membuat grup daring untuk memantau situasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menerbitkan surat edaran untuk mengatur dan menjaga suasana di Jawa Timur dari potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
Serupa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menerbitkan Surat Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025 yang berisi instruksi agar pemerintah daerah—gubernur hingga bupati/wali kota—kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan mengoptimalkan peran satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa/kelurahan.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan, gerakan warga jaga warga dan pengaktifan kembali siskamling punya pertalian erat. Publik juga semakin memahami bila aksi rusuh berbeda dengan demonstrasi yang dilakukan untuk mendesak DPR serta pemerintah mengambil tindakan atas kondisi kesenjangan ekonomi dan pengusutan tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.
“Gerakan warga jaga warga ini muncul karena kesadaran bila aksi anarkis, bukan demonstrasi yang murni lagi,” ujar Edi kepada Alinea.id, Senin (8/9).
“Jadi, kesadaran untuk menjaga keamanan dari bawah ini, bagus. Corak dari gotong royong warga. Tampaknya, dibaca pemerintah agar bisa dilakukan di daerah lain, makanya siskamping diaktifkan.”
Edi menilai, gerakan warga jaga warga atau siskamling yang berbasis gotong royong warga untuk menjaga keamanan, sudah berlaku di masyarakat sejak lama, sehingga tak sulit untuk diaktifkan kembali. Namun, dia menyarankan, siskamling oleh warga jangan terlalu banyak dicampuri aparat keamanan. Sebab, kata dia, nantinya akan memunculkan kesan negara sedang dalam kondisi bahaya.
“Kalau ada aparat terlalu banyak di lingkungan masyarakat, itu justru bisa menimbulkan kesan situasi tidak aman. Itu nanti tidak sehat buat sosial dan ekonomi,” kata Edi.
“Jadi, biarkan masyarakat membuat gerakan sendiri untuk menciptakan rasa aman sesama warga. Saya rasa, warga yang paling tahu kondisi lingkungannya seperti apa.”
