Mangkrak, nasib proyek normalisasi sungai di Jakarta

Program penuntasan banjir di Jakarta tak jelas. Kini tak lagi terdengar sepak terjang dari Pemprov DKI untuk menuntaskan penderitaan ribuan warga Jakarta yang kerap menjadi korban ketika Ciliwung meluap.

Padahal, hingga saat ini normalisasi Sungai Ciliwung baru berjalan 50% atau 16 km dari total panjang 33 km. Masih kurang 17 km untuk menuntaskan masalah klasik banjir di Ibukota.

Kepala Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Jarot Widyoko mengatakan, sejak 2017 proyek normalisasi sungai Ciliwung dan Pesanggarahan dihentikan. Pasalnya, tidak ada kepastian dari Pemprov DKI yang berkewajiban melaksanakan pembebasan lahan. 

Ia mengungkapkan, pada tahun yang sama BBWSCC terpaksa mengembalikan anggaran Rp 40 miliar karena normalisasi tidak bisa dilaksanakan.

Untuk 2018 ini, BBWSCC sama sekali tidak menganggarkan. Karena itulah, pihaknya menyurati Gubernur Anies Baswedan, menanyakan kelanjutan normalisasi sungai. "Bulan Mei kemarin saya sudah membuat surat ke Bapak Gubernur menanyakan," katanya, Selasa (26/6).

BBWSCC menanyakan kelanjutan normalisasi karena pada Agustus dan September, pihaknya sudah mulai melakukan pengadaan untuk 2019. 

Jarot tak ingin menganggarkan normalisasi sungai jika DKI tak bisa menyediakan lahannya seperti yang terjadi tahun ini.

"Jangan sampai dialokasikan, tapi karena tidak ada lahan yang dibebaskan, kami enggak kerja. Kan uang mubazir lagi ini," ujar Jarot.

Dalam surat yang dikirimkan ke Anies itu, Jarot menanyakan titik banjir mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk ditangani. Kendati punya catatan sendiri tentang titik-titik banjir yang sudah mendesak, Jarot membebaskan kepada Pemprov DKI untuk menentukan.

"Untuk itu saya supaya tidak salah, saya jemput bola, saya sudah membuat surat mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI yang akan dinormalisasi," kata Jarot.

Sayangnya, hingga saat ini BBWSCC belum menerima surat balasan dari Anies. Jarot berharap Anies bisa menyampaikan langsung kepada dirinya atau ke Menteri PUPR soal kelanjutan normalisasi tiga belas sungai di Jakarta.

"Mohon segera diusulkan ke Bapak Menteri supaya segera dialokasikan dananya. Nanti kalau sudah Pak Menteri, Pak Menteri kan langsung mengalokasikan dananya," ungkap Jarot.

DPRD: Normalisasi Ciliwung harus dilanjutkan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan, normalisasi kali di Jakarta, mulai dari Kali Ciliwung, Pesanggarahan, Angke, dan Sunter harus terus dilakukan. 

Pasalnya, kondisi fisik kali di Jakarta sudah berkurang dengan adanya sampah dan sedimen lumpur serta bangunan di pinggir kali.

"Kesimpulannya, masyarakat di bantaran kali itu harus digeser, harus dipindahkan. Karena fungsi sungai dengan lebar yang semestinya harus optimal, kan sekarang menciut. Air itu tidak bisa dilawan. Kalau api disiram air bisa padam, nah air mau dilawan pakai apa," katanya kepada Alinea.

Menurut pria yang akrab disapa Pras itu, banjir awal tahun lalu harus menjadi pembelajaran. Sebab, ada kawasan pemukiman yang kering dan dilanda banjir cukup tinggi. 

"Kawasan yang sudah diturap tidak tersentuh banjir. Justru banjir terjadi di kawasan yang belum diturap. Banyak bangunan liar di bantaran kali. Nah, itu harus dinormalisasi seperti yang diperintahkan pemerintah pusat," terangnya 

Pras menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung harus diteruskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menuntaskan masalah banjir di Ibu Kota.

"Masa setiap tahun ada banjir kiriman? Maka Ibu Kota setiap tahun selalu mendapat masalah yang sama. Jadi saya sebagai wakil rakyat di sini, mendorong agar normalisasi dilakukan. Kebijakan yang sudah baik dulu, dilanjutkan kembali," tandasnya.

Medio April lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI telah mengakomodasi program penanganan banjir dalam program pengendalian banjir dan abrasi. 

Ia juga menegaskan, Pemprov DKI tetap mendukung program normalisasi dan naturalisasi sungai. Pernyataan itu menanggapi pendapat sejumlah fraksi di DPRD DKI, yang mempertanyakan program penanganan banjirnya saat rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda soal Rencanana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

"Sesuai kewenangannya, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat mendukung secara penuh normalisasi dan naturalisasi tiga belas sungai, pembangunan sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur dan pembangunan waduk, situ, dan embung," kata Anies.