Membaca peluang 2 cawagub pendamping Anies Baswedan

Nama Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria resmi masuk dalam bursa calon pengganti Sandiaga Uno menjadi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, bersaing dengan calon lainnya dari PKS, Nurmansyah Lubis.

Gerindra mengklaim bahwa terpilihnya Riza berdasarkan kesepakatan antara dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno Pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu.

"Atas nama DPP Gerindra dan pribadi, kami mengucapkan terima kasih. Khususnya kepada DPP dan Majelis Syuro PKS. Mereka telah memberikan kesempatan kepada kami dan Gerindra dapat mengusulkan dan diusung," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Masuknya kedua nama ini telah melewati kesepakatan resmi Gerindra dan PKS berdasarkan surat bernomor 18/B/Gerindra/PKS/I/2020 yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2020 lalu.

Menurut Riza, namanya dan Nurmansyah bakal diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk kemudian disodorkan pada DPRD DKI Jakarta. Nantinya, mereka berdua akan melewati proses seleksi dari Panitia Pemilihan (Panli) Wagub DKI.

"Sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang (UU) yang berlaku, yang memilih ada 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Gubernur hanya akan meneruskan surat dari partai pengusung ke DPRD DKI Jakarta," ujar Riza.

Meski terpilih sebagai salah satu kandidat, Wakil Ketua Komisi V DPR ini hanya ingin bersikap pasif dan enggan melakukan safari atau silaturahmi ke DPRD untuk sosialisasi program dan pengenalan diri.

"Sekarang zamannya sudah zaman digital, zaman medsos. Perkenalan atau silaturahmi bisa kita lakukan dengan berbagai cara di sana," ujar dia.

Riza lantas memuji Gubernur Anies Baswedan yang dinilainya mampu menangani permasalahan yang sangat luar biasa di DKI, meski Anies lama 'menjomlo'. 

Di mata Reza, Anies Baswedan dinilai telah berhasil menurunkan volume kemacetan DKI Jakarta yang sangat dikenal sejak lama. Pun dengan banjir, menurutnya Anies sudah berusaha dengan total.

"Kita lihat progres 2 tahun kepemimpinan Anies, soal macet kan luar biasa bisa diatasi. Pengguna kendaraan umum sangat besar, sangat banyak signifikan kemajuannya. Kemacetannya berkurang. Banjir juga kita lihat dari lamanya genangan kan luar biasa, ada penurunan yang drastis. Penangannya juga cepat," tutupnya.

Potensi menggangu Anies

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai bakal ada potensi menara kembar jika Riza terpilih menjadi Wagub DKI. Pasalnya melihat kiprah dan karakter Riza, menurut Ray ia merupakan sosok yang tidak mudah manut dan menunggu perintah dari atasannya.

"Dalam bacaan saya Riza bukan orang yang menunggu perintah, dalam bacaan saya dia juga bukan orang yang baru bergerak kalau diminta," ujar dia saat dihubungi Alinea.id, Kamis (23/1).

Riza, sambung dia, juga melihat jabatan Wagub DKI sebagai peluang untuk karir politiknya di eksekutif, bahkan tak dipungkiri Riza akan menjadikan momentum pencalonan Wagub DKI ini sebagai instrumen kampanyenya untuk maju dalam Pilkada DKI selanjutnya.

Sosok Nurmansyah

Ditanya siapa yang paling berpeluang mendamping Gubernur Anies, Ray enggan berkomentar. Semuanya, kata Ray hanya bisa dilihat oleh DPRD. Jika ingin figur yang bisa menyeimbangi Anies, ia menilai yang cocok adalah Riza. 

"Sebaliknya, jika ingin memilih figur yang manut perintah, namun tidak menggangu kepopuleran Anies, adalah Nurmansyah," ujar Ray.

Keseimbangan dalam menjalani suatau pemerintahan memang diperlukan. Hal ini, kata dia, bosa menjadi dilema bagi Anies.

Sebelumnya, Gerindra dan PKS pernah melakukan serangkaian untuk mencari pasangan Anies Bawedan sebagai Wagub DKI. Medio Februari 2019 lalu, Gerindra dan PKS pada akhirnya menyepakati dua kandidat calon Wagub DKI Jakarta hasil rekomendasi panelis dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan.

Adapun dua nama kandidat yang disepakati saat itu adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, sama-samakader PKS. Namun kedunya gagal lantaran Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 batal digelar.

Dinamika politik begitu cepat berubah, hingga Gerindra meminta PKS mengevaluasi pencalonan dua kadernya dengan alasan pencalonan tidak didasari oleh komunikasi antara PKS dan partai lain di unsur DPRD.