Menkes pastikan 250 ribu vaksin meningitis siap awal Oktober 2022

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  menyiapkan ratusan ribu dosis vaksin Meningitis Meningokokus (MM). Upaya ini dilakukan guna menormalisasi stok vaksin MM bagi pelaku perjalanan termasuk calon jemaah haji dan umroh. Sebab, vaksin MM merupakan syarat wajib bagi pelaku perjalanan ke Arab Saudi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan, 250.000 vaksin MM tersedia pada awal Oktober 2022.

“Meningitis nanti di awal Oktober ada 250.000. Nanti awal Oktober sudah dapat persetujuan BPOM,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/9).

Sementara, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan, normalisasi stok vaksin MM akan berlangsung setidaknya hingga Januari 2023. Adapun upaya pemenuhan yang dilakukan Kemenkes mulai dari identifikasi kondisi stok vaksin MM di seluruh Indonesia dan melakukan relokasi ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang tingkat layanan vaksinasinya cukup banyak sasarannya.

Kemudian, Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk sosialiasi terkait vaksinasi MM dan kondisi terkini tentang layanan vaksinasi swasta. Koordinasi juga dilakukan dengan PT Biofarma dan BPOM untuk memenuhi kebutuhan vaksin MM. 

Dari hasil koordinasi yang dilakukan, telah diperoleh tambahan vaksin sebanyak 225.000 dosis vaksin MM dari PT Biofarma. Selain itu, upaya untuk menjamin ketersediaan vaksin MM juga dilakukan dengan mendorong pihak swasta yang terlibat dalam upaya penyediaan vaksin MM untuk memperoleh vaksin dari BUMN PT Biofarma dan juga melalui selain PT Biofarma.

Maxi berharap, vaksin meningitis sudah bisa didistribusikan ke fasilitas layanan maksimal minggu pertama Oktober 2022.

"Agar pelaksanaan layanan vaksinasi MM bagi jemaah umroh dapat berjalan dengan baik," ujar dia.

Kewajiban vaksinasi meningitis tertuang di dalam dokumen penerbitan sertifikat vaksin internasional sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini diperkuat rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sesuai Surat Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Nomor ITAGI/SR/14/2022 tertanggal 18 September 2022.