Menkominfo pastikan sistem satu data Covid-19 aman

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/01).

“Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 mengintegrasikan data lintas kementerian lembaga, dari tahap persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan vaksinasi Covid-19,” ujar Menkominfo saat Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Covid-19.

Menurutnya, penandatanganan SKB sore ini menjadi tindak lanjut untuk memberikan kepastian hukum yang mengatur sistem manajemen informasi satu data vaksin Covid-19 di Indonesia dengan didukung oleh tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“SKB ini mengatur pembagian kewenangan masing-masing pemangku kepentingan, dalam menjamin pengamanan serta pelindungan data sistem informasi satu data vaksin Covid-19 agar dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Johnny menyebutkan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan menjadi pihak yang mengoperasikan, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Lalu, Kementerian Kesehatan akan menjadi wali data, sedangkan Kementerian Kominfo memiliki kewenangan terhadap tiga hal,” katanya.

Pertama, mendukung aplikasi Peduli Lindungi dalam Sistem Satu Data Covid-19. Peduli Lindungi akan digunakan dalam tahap registrasi ulang dan tahap penerbitan sertifikasi digital vaksinasi tahap pertama dan kedua.

Kedua, melakukan integrasi tata kelola data sistem informasi. Kemkominfo, kata Johnny, akan melakukan monitoring data dengan sistem pusat data nasional yang tengah dikembangkan guna memvalidasi sasaran penerima vaksin.

Ketiga, melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi dan sistem informasi yang aman dan handal. Hal ini dilakukan Kemkominfo untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan data pribadi serta keamanan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

“Saat ini, Satu Data Covid-19 menyangkut data 181,5 juta penduduk usia produktif yang menjadi kekuatan fundamental Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data penduduk di usia produktif harus terjaga dengan baik jangan sampai misused,” ujarnya.

Menkominfo juga mengungkapkan, operasi vaksinasi dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun ke depan bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada saat gerakan dan interaksi dibatasi, kita sangat bergantung pada pemanfaatan digital space.

“Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Dalam kaitan dengan itu, maka tentu kita harus menjamin bahwa infrastruktur telekomunikasi ruang digital kita digunakan dengan baik secara aman dan akurat,” katanya.

Pentingnya data dan informasi

Pada kesempatan yang sama, Menkes Budi mengatakan, data dan informasi berperan sangat penting dalam mengatasi pandemi dan melakukan vaksinasi.

“Kepemilikan data tetap di Kementerian Kesehatan, karena data kesehatan by law itu ada di Kemenkes, tetapi saya minta tolong Pak Menkominfo untuk bantu menyimpan data, mengelola data, menganalisa data, dan menjaga keamanannya, serta kalau bisa, membantu kita mengintegrasikan data Kemenkes dengan data kementerian lainnya,” ujarnya.

Budi juga menyebutkan, negara maju adalah negara yang menguasai data dan teknologi informatika. Misalnya, kata Budi, Israel mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan sehat untuk memastikan data dan teknologi tersebut dapat diolah dengan baik.

“Jadi pendampingan antara data teknologi dengan manusia adalah kombinasi untuk kita maju ke masa depan. Kalau sudah ada acara di mana Menkominfo berdiri bersama dengan Menkes yang mengurus orang, itu artinya, insya Allah, Indonesia akan makin hebat ke depannya,” tutupnya.