sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Nadiem: Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara hanya jadi slogan

Hardiknas merupakan momentum untuk menjiwai pemikiran Ki Hajar Dewantara.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Minggu, 02 Mei 2021 17:20 WIB
Nadiem: Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara hanya jadi slogan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, ingin menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan kemerdekaan belajar dan pendidikan yang berkualitas.

Ki Hajar Dewantara, katanya, telah menunjukkan bahwa tujuan pendidikan adalah kebahagiaan batin dan keselamatan lahir. Esensi mendasar pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Minggu (2/5), kata dia, menjadi momentum untuk menjiwai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Juga sebagai momentum untuk merefleksikan bagaimana pendidikan di Indonesia selama ini. “Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya, terlalu lama pemikiran pemikiran KI Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (2/5).

Ia berharap pelajar-pelajar di Indonesia dapat memegang teguh falsafah Pancasila dan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Ia pun mengklaim, Kemendikbud-Ristek konsisten melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan program Merdeka Belajar.

Sponsored

Hingga saat ini, sudah ada 10 episode yang diluncurkan dalam program merdeka belajar. Ia percaya, inovasi dalam program merdeka belajar akan mengubah pendidikan Indonesia semakin maju. Bahkan, dapat menghasilkan lompatan-lompatan ke depannya.

Nadiem mengklaim, program merdeka belajar dapat menyasar berbagai elemen masyarakat. Dari murid pendidikan anak usia dini (PAUD), mahasiswa perguruan tinggi, orang tua/wali, wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.

Menurut Nadiem, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, perbaikan infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, pendanaan, dan pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Berita Lainnya