NasDem minta DPRD Jakarta segera bahas pelepasan saham bir

Partai NasDem mendorong DPRD DKI Jakarta segera merespons surat Gubernur Anies Baswedan tentang rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Pemerintah provinsi (pemprov) memiliki 210 juta lembar saham (26,25%) di produsen bir tersebut.

"Sebaiknya DPRD segera menindaklanjuti surat gubernur itu melalui forum-forum resmi, entah melalui rapimgab (rapat pimpinan gabungan) atau (rapat) di komisi," ujar politikus NasDem, Bestari Barus, di Jakarta, Sabtu (6/3).

Selain DPRD dan pemprov, menurutnya, masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) juga dilibatkan dalam rapat tersebut untuk didengar aspirasinya. Dengan demikian, diyakini akan menghasilkan keputusan yang baik karena dibahas secara komprehensif.

"Lalu nanti diputuskan juga secara resmi melalui perda (peraturan daerah) atau apa karena ini menyangkut tata kepemerintahan yang baik," jelasnya.

Bestari mendorong demikian lantaran DPRD sampai kini belum menindaklanjuti surat Anies, tetapi sebagian dewan telah bersikap seakan-akan keputusan resmi. "Itu enggak boleh."

"Dewan itu, kan, sifatnya kolektif. Dia harus membuat keputusan berdasarkan rapat-rapat resmi yang terjadwal. Bagaimana mungkin bisa ada yang ber-statement, tetapi belum ada sikap institusi secara resmi? Ini sama saja penyalahgunaan kewenangan, abuse of power," sambungnya.

Dukung Pemprov DKI
Di sisi lain, Bestari menerangkan, NasDem mendukung rencana Pemprov DKI melepas saham bir dengan beberapa pertimbangan. Pertama, deviden yang diterima setiap tahunnya tidak signifikan.

"Keuntungan yang diterima pemprov setiap tahunnya cuma Rp30-an miliar. Enggak besar ini dibandingkan APBD DKI yang Rp90-an triliun," ucapnya.

Kedua, dana yang didapat dari pelepasan saham bir dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan masyarakat Ibu Kota. Menambah modal badan usaha milik daerah (BUMD), misalnya.

"Atau bisa juga dipakai untuk pos anggaran lain yang menunjang pembangunan dan roda perekonomian Jakarta. Bisa membangun infrastruktur dasar dan strategis atau kegiatan lain yang benar-benar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tuturnya.

Ketiga, dana hasil penjualan saham PT Delta untuk menstimulus APBD yang tengah "sempoyongan" lantaran banyaknya relaksasi dan berimbas terhadap merosotnya pendapatan daerah saat pandemi. Nilai yang didapatkan pemprov ditaksir sekitar Rp1 triliun.

"Banyaknya relaksasi pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya memengaruhi APBD. Akibatnya, pembangunan di Jakarta sekarang stuck. Ini perlu 'dinormalisasi'. Salah satunya, ya, melalui uang yang didapat dari pelepasan saham bir," tutup Bestari.