sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Organisasi Advokat didesak pecat kuasa hukum Djoko Tjandra

Kuasa hukum Djoko Tjandra dinilai cederai kode etik advokat.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Minggu, 26 Jul 2020 15:19 WIB
Organisasi Advokat didesak pecat kuasa hukum Djoko Tjandra
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 135123
Dirawat 39290
Meninggal 6021
Sembuh 89618

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendesak Organisasi Advokat dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan kuasa hukum buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dari keanggotaan advokat.

"Ketua Organisasi Advokat serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menaungi Anita untuk mendisiplinkan dari mengeluarkan Anita Kolopaking dari keanggotaannya," ujar anggota KPP dari Public Interest Lawyer Network (PilNet) Erwin Natosmal Omar, saat konfrensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (24/7).

Desakan itu dilayangkan lantaran Anita dianggap telah mencederai kode etik advokat. Anggapan itu muncul ketika Anita menemui sejumlah aparat penegak hukum seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, dan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Anggo KPP lainnya yang juga peneliti Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menambahkan, pertemuan Anita dengan Kepala Kejari Jakarta Selatan diduga mempengaruhi untuk mempermudah kepentingan Djoko Tjandra.

Selain itu, pertemuan dengan Ketua MA juga dinilai telah melanggar kode etik lantaran Djoko Tjandra akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya.

"Anita Kolopaking telah jelas mempertunjukkan perilaku yang mencederai kode etik advokat, dengan secara aktif mempengaruhi aparat penegak hukum di lembaga-lembaga penegak hukum untuk tidak melaksanakan mencegah dilaksanakannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas kliennya," papar Liza.

Baginya, oraganisasi advokat sebagai profesi terhormat dianggap belum berhasil membangun profesi advokat untuk menjunjung tinggi kode etik dengan adanya dugaan praktik lancung Anita.

"Dalam praktiknya, advokat tidak jarang menjadi bagian utama dari praktik mafia hukum, seperti pada kasus Gayus Tambunan, OC Kaligis, Lucas, dan sebagainya," terangnya.

Sponsored

Sebagai informasi, Anita Kolopaking diduga memiliki peran dalam pembuatan surat jalan Djoko Tjandra oleh Brigjen Prasetijo Utomo. Bahkan, beredar informasi bahwa kuasa hukum Djoko Tjandra itu melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nanang Supriatna. 

Informasi tersebut beredar di jejaring sosial Twitter melalui akun @digeeembok. Pertemuan itu diduga untuk melancarkan pergerakan Djoko Tjandra di Indonesia. 

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Belakangan, Djoko yang sudah bukan warga negara Indonesia itu bebas keluar-masuk ke Indonesia. Ia datang ke Jakarta untuk mengurus KTP elektronik dan mendaftarkan peninjauan kembali kasus yang menjerat dirinya. Dia bisa bebas berkeliaran lantaran difasilitasi oleh pejabat Polri, salah satunya Prasetijo Utomo.

Berita Lainnya