Tutup buku Kejagung di kasus Pinangki, KPK dipersilakan lanjutkan penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi positif atas vonis terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra dalam kasus suap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menuturkan, sudah seharusnya terdakwa Djoko Tjandra dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.

Sebagaimana diketahui, vonis itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa empat tahun penjara. “Tidak apa-apa dong. Kita lihat dia banding atau tidak. Jaksanya pasti pikir-pikir,” kata Ali di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (5/4).

Dalam perakara itu, Djoko Tjandra menjadi terdakwa terakhir yang divonis di pengadilan tingkat pertama dalam rangkaian perkara korupsi yang terjadi usai dirinya ditangkap polisi di Kuala Lumpur pada 30 Juli 2020. Pada perkara pengurusan fatwa MA, Pinangki dan Andi Irfan masing-masing telah divonis 10 tahun dan 6 tahun penjara.

Sementara pada perkara penghapusan nama Djoko dari DPO, majelis hakim sebelumnya menjatuhkan vonis terhadap Tommy selama 2 tahun penjara. Sedangkan vonis terhadap Prasetijo Utomo adalah 3 tahun 6 bulan dan untuk Napoleon Bonaparte pidana 4 tahun.

Menurut Ali, pihaknya tidak akan membuka kembali penyidikan karena tidak ada fakta hukum baru. Padahal, sejumlah pihak mendesak dibukanya sosok 'King Maker' yang tidak terungkap hingga kini dalam kasus suap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Dikembangkan apanya? Kalau misalnya KPK mau kembangkan apa informasi itu, silakan,” ucap Ali.

Dibeberkan Ali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang pernah sekali meminta berkas acara pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra ke Kejagung dan Bareskrim. Kendati demikian, hingga kini tidak ada lagi tindak lanjutnya.

Sementara itu, terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra mengaku ingin mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Hal ini disampaikannya setelah dia divonis bersalah dan dihukum empat tahun enam bulan bui, serta denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

"Saya perlu pikir-pikir dulu," ujarnya setelah mendengar amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/4).