Pemerintah dinilai berusaha tutupi fakta kekerasan di Desa Wadas

Direktur Program Demokrasi dan Keadilan Sosial Public Virtue Research Institute (PVRI), Mohamad Hikari Ersada menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut bahwa proses pemolisian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) sudah sesuai prosedur.

Pangkalnya, Hikari menegaskan, tidak boleh ada dalih apa pun yang dapat digunakan untuk membenarkan pengerahan personel dalam jumlah berlebihan disertai dengan intimidasi dan kekerasan dalam melakukan pengamanan.

"Pernyataan Menkopolhukam bahwa hal tersebut sudah sesuai prosedur harus diuji validitasnya. Faktanya, telah terjadi mobilisasi aparat secara besar-besaran dan sejumlah warga dibawa ke kantor polisi dengan perlakuan yang buruk," ujar Hikari di Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut dia, pernyataan pemerintah melalui Kemenko Polhukam agar masyarakat tidak terprovokasi lantaran Desa Wadas masih dalam keadaan tenang dana damai merupakan bentuk pengaburan dan manipulasi informasi.

Selain itu, kata Hikari, pemerintah justru berfokus pada perbedaan sikap antar warga dan bukan pada kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat. Pemerintah mengaburkan konteks penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kekerasan yang terjadi dengan memakai dalih adanya provokasi di sosial media.

"Pemerintah pusat melakukan framing yang cenderung manipulatif jika menyatakan semua informasi dan pemberitaan yang jelas menggambarkan seakan-akan terjadi peristiwa yang mencekam itu sama sekali tidak terjadi. Ini harus segera dikoreksi," ujarnya.

Dalam catatan Public Virtue, kata Hikari, tuduhan dan labeling yang mengarah pada manipulasi informasi kepada masyarakat yang sebenarnya adalah para pejuang keadilan sosial bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebelumnya di tahun 2021, 58 pegawai KPK yang dipecat dilabeli sebagai gerbong politik Taliban dan melakukan Talibanisasi di KPK.

"Upaya ini merupakan salah satu pola pelemahan partisipasi politik warga yang berarti pelemahan terhadap demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD memastikan situasi dan kondisi di Desa Wadas saat ini normal dan kondusif. Dia mengatakan sejumlah warga yang diamankan juga sudah dipulangkan tanpa ada penyiksaan.

Mahfud menegaskan, informasi yang beredar melalui media sosial bahwa situasi Desa Wadas yang disebut mencengkam tidaklah benar. Mahfud pun mempersilakan masyarakat yang tidak percaya untuk mengecek langsung ke lokasi.

Dia mengakui sempat ada gesekan antara warga yang pro dan kontra terhadap pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas. Mahfud menyebut Polri hanya melakukan tugas pengamanan di sana.