Dari Wadas hingga Rempang: Bagaimana tren konflik agraria di pengujung era Jokowi
Konflik agraria meletup di berbagai daerah jelang Pemilu 2024. Pemberlakuan UU Ciptaker dituding jadi salah satu faktor penyebabnya.
Kampanye berbasis isu lokal: Efektifkah mengantarkan caleg ke Senayan?
KPU menganjurkan agar para caleg di Pemilu 2024 mengampanyekan isu-isu yang jadi persoalan publik di dapil masing-masing.
Densus siap hadapi gugatan sidang tindak terorisme dari Jon Sondang
Akibat penetapan tersangka itu, keluarga Jon mengalami gangguan psikis.
Perkara bom molotov Jon Sondang: Cermin berlebihan tindak pidana terorisme?
Penyelidikan kasus pelemparan bom molotov di Pos Polantas Jatiwarna, Bekasi, pada Jumat (18/2) diambil alih Densus 88 Antiteror.
Terkait Wadas, IPW minta Kapolri beri sanksi Kapolda Jateng
Lantaran, pengerahan 250 personil Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya.
Marak konflik tambang, Jatam: Proses perizinan berlangsung di ruang tertutup
Regulasi berpihak pada kepentingan korporasi dan pejabat pemberi izin, sehingga warga kehilangan hak veto, untuk menyatakan menolak
Menteri ESDM angkat bicara soal penambangan andesit di Wadas
Penambangan di Wadas tidak memerlukan izin usaha pertambangan (IUP) karena batunya dimanfaatkan untuk kepentingan umum
Kasus tambang Wadas dan Moutong dinilai akibat sentralisasi perizinan
Pengawasan perlu dilakukan agar regulasi pertambangan tidak menimbulkan komplikasi seperti di Desa Wadas.
Monitoring media, kasus Wadas justru berdampak positif bagi Ganjar Pranowo
Dari sekian banyak berita terkait insiden di Desa Wadas, terdapat tiga nama tokoh yang sering disebut dalam pemberitaan dan media sosial.
TNI-Polri minta masyarakat jangan terbawa pemberitaan terkait Wadas
Personel TNI-Polri juga bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan sambang warga termasuk silaturahmi kepada sejumlah tokoh agama.
Komnas HAM ungkap fakta kekerasan aparat di Desa Wadas
Komnas HAM juga mendapat informasi jika beberapa warga Wadas sampai saat ini belum pulang ke rumah masing-masing.
Kasus Wadas, politikus PKB: Polisi harus cerdas mengawal pembangunan infrastruktur
PKB ini menyebutkan dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis.
LP3ES: Perlakuan represif aparat pada warga Wadas melanggar HAM
Warga Wadas menolak keras proyek pembukaan tambang andesit yang dibarengi dengan pembangunan Bendungan Bener di Wadas
Penangkapan warga Wadas, IPW duga Kapolres Purworejo dan Kapolda Jateng bersalah
Keduanya harus diperiksa Propam Polri dan bila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh bawahannya.
Polisi pastikan tidak ada warga Wadas yang diproses hukum
Polisi memastikan tidak ada warga Wadas yang diproses hukum dan ditahan.
Konflik Wadas, pemerintah diminta tak tebang pilih jalankan UU Minerba
Pemerintah harus tegas dan adil kepada siapapun dalam menegakkan aturan.
Konflik Desa Wadas, pemerintah diminta perhatikan hak-hak dasar masyarakat
Jangan sampai pembangunan mengarah pada pengabaian hak rakyat atas tanah yang dimiliki.
Pemerintah dinilai berusaha tutupi fakta kekerasan di Desa Wadas
Pemerintah justru berfokus pada perbedaan sikap antar warga dan bukan pada kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat.
DPR akan panggil Kementerian ESDM terkait insiden Wadas
DPR akan meminta Kementerian ESDM tidak keluarkan IUP proyek Wadas.
PP Muhammadiyah kecam kekerasan dan penangkapan warga Wadas
Upaya yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo justru disayangkan.
Amnesty Internasional sebut penolakan warga Wadas sah
Polda Jawa Tengah didesak bebaskan warga Wadas.
Kekerasan terhadap warga Wadas, DPR: Seperti zaman Daendels
DPR menyayangkan terjadinya kekerasan terhadap warga Wadas.
Polisi klaim hoaks tiga video kekerasan di Wadas
Polisi menyatakan adanya provokasi yang dilakukan dalam kasus Wadas.
Kasus Wadas tidak akan terjadi jika Pemerintah mau melaksanakan pembangunan partisipatif
Dalam konteks HAM dan pembangunan (human right and development), aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.
