Gerah dengan aksi penculikan Abu Sayyaf, Mahfud segera ke Malaysia

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menyambangi Malaysia untuk membahas kerja sama pencegahan dan penanganan penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.

Pemerintah merasa gerah atas penculikan warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan secara berkali-kali di perairan Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Mungkin dalam waktu tidak lama saya akan datang ke sana (Malaysia) untuk berbicara tentang Abu Sayyaf. Kita diganggu terus ini oleh Abu Sayyaf," ujar Mahfud dalam diskusi panel "Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia" yang juga dihadiri Menteri Pertahanan Malaysia Mohammad Sabu, di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dijelaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, meski hampir seluruh WNI yang diculik sebanyak 44 sejauh ini dibebaskan, namun biaya yang keluarkan pemerintah tak sedikit.

Untuk itu, perlu dibahas langkah penyelesaian jangka panjang, khususnya dengan Malaysia karena penculikan selalu terjadi di perairan negara tersebut.

"Menculik orang Indonesia, tetapi di perairan Malaysia. selalu terjadi, tidak pernah berani menculik orang Indonesia di perairan Indonesia. Menculik di perairan Malaysia selalu terjadi," ujar Mahfud.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Malaysia Mohammad Sabu mengatakan patroli di perairan yang sering menjadi lokasi penculikan akan ditingkatkan.

Sebelumnya, kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, pada 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Konfirmasi didapat ketika kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F masuk kembali ke perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, dari arah Filipina pada 17 Januari 2020 pukul 21.10 waktu setempat. 

Indonesia sangat menyesalkan berulangnya kasus penculikan ABK WNI di kapal ikan Malaysia di wilayah perairan Sabah. Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya membebaskan kelima ABK WNI tersebut. (Ant)