sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemindahan IKN, LKB sebut 5 masalah Jakarta dan Nusantara

"Bukan saatnya lagi saat ini kita bicara soal setuju atau tidak setuju karena ujung-ujungnya adalah siap atau tidak siap."

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 07 Mar 2022 21:02 WIB
Pemindahan IKN, LKB sebut 5 masalah Jakarta dan Nusantara

Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani, menilai, terdapat lima persoalan pasca-disahkannya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), baik bagi Jakarta maupun Nusantara. Pertama, identitas dan budaya yang akan dikembangkan di Nusantara.

Berikutnya, nasib Jakarta setelah tidak lagi menjadi DKI, peran masyarakat Betawi sebagai dalam pembangunan Jakarta ke depannya, geostrategis dan kebijakan-kebijakan baru akibat IKN, serta kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan Nusantara dan Jakarta.

"Dari lima persoalan itu, GP Ansor dapat menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi sehingga GP Ansor benar-benar siap ketika 'kotak pandora' itu nantinya benar-benar terbuka," katanya dalam diskusi Prakonferwil XVIII GP Ansor Jakarta.

"Jadi, bukan saatnya lagi saat ini kita bicara soal setuju atau tidak setuju karena ujung-ujungnya adalah siap atau tidak siap," imbuh dia dalam keterangan tertulis.

Beky menambahkan, masyarakat Betawi cenderung menginginkan Jakarta tetap memiliki status daerah khusus saat tidak lagi menjadi IKN. "GP Ansor DKI Jakarta juga harus mencermati aspirasi ini."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengundangkan UU IKN pasca-disahkan DPR pada 18 Januari dan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022. Dengan demikian, regulasi tersebut telah berlaku secara resmi.

Nusantara menjadi nama wilayah khusus administrasi IKN, yang bakal dipimpin seorang kepala Badan Otorita dan langsung berada di bawah preside. Kedudukan kepala Badan Otoritas setingkat dengan menteri.

Selain itu, akan ada Ada Dewan Pengarah, yang bertuga menjadi konsultan pembangunan IKN, di dalam struktur Badan Otorita. Presiden Jokowi telah menunjuk tiga orang untuk mengisi posisi ini, yakni Putra Mahkota Arab Saudi, Mohamed bin Zayed (MBZ); CEO Soft Bank, Masayoshi Son; dan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair.

Sponsored

Di bawah Dewan Pengarah akan ada Konsil Perwakilan Masyarakat. Struktur Badan Otorita lainnya adalah Satuan Pencegahan Korupsi; Sekretraris dan Satuan Penegak Integritas serta unit teknis di bawahnya; dan sejumlah manajer di bawah kepala Badan Otorita.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid