logo alinea.id logo alinea.id

Pemprov Jatim menggratiskan SPP SMA swasta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan subsidi kepada SMA/SMK swasta.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Jumat, 18 Jan 2019 17:55 WIB
Pemprov Jatim menggratiskan SPP SMA swasta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan subsidi kepada SMA/SMK swasta. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kecemburuan terhadap SMA/SMK negeri yang menggratiskan masuk program Khofifah Indar Parawansa, yakni, Nawa Bakti Satya.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hartoyo, mengatakan, subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diberikan Pemprov ke sekolah swasta ini, diharapkan menghilangkan rasa iri terhadap sekolah negeri. Nominal yang diberikan ke swasta sama dengan SPP sekolah negeri sebesar Rp150.000.

"Tinggal dipersiapkan saja. Pelaksanaanya bersamaan dengan pemberlakuan SMA/SMK negeri gratis. Jadi tidak hanya sekolah negeri saja, tetapi juga bantuan kepada sekolah swasta," ujar Hartoyo, saat dikonfirmasi, Jumat (18/1).

Kebijakan pemberian subsidi itu sudah diteken Gubernur Jatim melalui surat edaran gubernur tahun 2019. Pemprov Jatim sedang mendata untuk memastikan jumlah SMA dan SMK swasta yang perlu mendapatkan bantuan SPP.

DPRD juga meminta agar pemberian bantuan seragam kepada sekolah negeri dipercepat. Tujuannya, agar ketika memasuki tahun ajaran baru, murid langsung bisa menerima bantuan dan menggunakannya.

"Saya meminta agar lelang dipercepat. Jadi sebelum tahun ajaran baru sudah bisa dipakai siswa," pungkasnya.

Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp2,3 triliun untuk pembangunan 10 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru dan merenovasi 137 sekolah.

"Total biaya pembangunan 10 SMK Negeri baru dan renovasi total 137 sekolah dianggarkan Rp2,3 triliun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto, di Jakarta, Jumat.

Sponsored

Saat ini, dari 590 SMK di DKI Jakarta, baru 63 unit yang merupakan milik pemerintah, sedangkan sisanya adalah milik swasta.

"Pembangunan 10 SMK Negeri baru ini sejalan dengan kegiatan strategis daerah dan program revitalisasi SMK di ibu kota," ujarnya.

Pembangunan 10 SMK baru tersebut, menggunakan skema single years. Artinya, proses pembangunan harus selesai tahun tersebut dan perpanjangan waktu sesuai ketentuan.

"Mudah-mudahan paling lambat awal Mei mendatang sudah bisa tanda tangan kontrak," katanya. (ant)