Polisi buru penyebar hoaks Jakarta lockdown

Polri memastikan pesan berantai (boadcast message) tentang DKI Jakarta akan menerapkan karantina wilayah (lockdown) pada 12-15 Februari 2021 adalah hoaks.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, mengatakan, pihaknya akan memburu pelaku penyebar hoaks tersebut. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara.

"Pelaku bisa dijerat beberapa pasal di antaranya Pasal 28 ayat (1) UU 11/2008 tentang ITE. Ada pula KUHP Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3)," katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (6/2).

Adanya hoaks itu, menurutnya, memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Isi pesan tersebut tergolong menghasut dan memfitnah.

"Memang kontennya biasa saja, tapi isinya bisa bersifat menghasut membuat fitnah, dan kemudian hoax itu akan menyasar emosi masyarakat, dan kemudian menimbulkan opini negatif yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat dan diintegrasi bangsa," tutur Argo. 

Adapun isi pesan berantai tersebut berisikan informasi tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan Jakarta lockdown. Pesan juga mengimbau masyarakat menyediakan bahan makanan selama kebijakan diberlakukan.

Selain itu, pesan berisi informasi apabila kepolisian akan menangkap langsung dan melakukan uji usap (test swab) kepada masyarakat yang berada di luar rumah.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (P2MK Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya juga mengklarifikasi soal pesan tersebut. 

"Itu adalah tidak benar dan itu merupakan pesan hoaks," ucapnya dalam telekonferensi, Jumat (5/2).