logo alinea.id logo alinea.id

PRD: Liberalisme ekonomi ancam Pancasila

Liberalisme dinilai telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Senin, 22 Jul 2019 20:40 WIB
PRD: Liberalisme ekonomi ancam Pancasila

Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Dominggus Oktavianus menyebut pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Domingus, Pancasila masih kerap dikesampingkan dalam perumusan kebijakan negara terkait perekonomian. 

Dominggus mengatakan, sejak era Reformasi, kebijakan-kebijakan dan gagasan pembangunan yang diimplementasikan pemerintah kerap kontradiktif dengan substansi Pancasila dan UUD 1945. 

"Persoalan yang paling fundamental atau mendasar itu ialah persoalan liberalisasi ekonomi yang sangat besar dilakukan negara saat ini. Hal itu tidak sesuai dengan esensi Pancasila," ujar Dominggus dalam diskusi di Kantor PRD, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Menurut Dominggus, Indonesia kerap terombang-ambing dalam permainan ekonomi global. Padahal, seharusnya punya cara sendiri memajukan perekonomian rakyat dengan mengedepankan semangat gotong royong dalam Pancasila. 

Karena itu, lanjut Dominggus, PRD mendorong agar pemerintah ke depan mewaspadai ancaman liberalisme ekonomi dengan cara mengkonsolidasikan kekuatan nasional. Pemerintah diharpakan mampu membangun satu model ekonomi alternatif yang dapat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. 

"Jadi kita tidak turut mengikuti permainan global, tidak turut dalam kapitalisme global. Tapi, kita memiliki permainan kita sendiri. Seperti apa? Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33," terang dia.

Pendapat senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Aji Dedi Mulawarman. Menurut Dedi, liberalisme ekonomi telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan bangsa, semisal ke sistem birokrasi negara, sistem pendidikan, hukum, dan politik.

"Kalau mau tahu politik kita itu politik paling liberal. Jadi, kalau kita mau bilang pemilu, pemilu kita itu anti-Pancasila. Kan begitu? Itu politik," ujar dia. 

Sponsored

Dedi mengatakan, pemerintah Indonesia gagal membangun perekonomian berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai Pancasila. Saat ini, lanjut Dedi, sistem ekonomi yang hidup dan berkembang di Tanah Air adalah sistem ekonomi pasar bebas.

"Kita hanya melakukan adaptasi-adaptasi saja sekarang. Amandemen kita saja bisa dibilang amandemen abal-abal. Menurut saya, itu adalah amandemen yang paling tidak konstitusional," ujar dia.