Presiden Jokowi disebut tak main-main soal penceramah radikal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak main-main dengan ucapannya terkait tidak mengundang penceramah radikal, yang disampaikan saat Rapat Pimpinan TNI-Polri, beberapa waktu lalu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad, menyatakan, pernyataan Presiden Jokowi itu faktual dan tidak mengada-ada.

"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3).

Presiden Jokowi sebelumnya meminta TNI-Polri, termasuk para istrinya, tidak mengundang penceramah radikal untuk mengisi kegiatan. Menurutnya, penceramah yang diundang harus dikoordinasikan oleh kesatuan dan seluruh personel diminta mengikuti arahan pimpinannya.

Beberapa waktu kemudian, beredar daftar nama penceramah radikal di media sosial. Dikabarkan ada 180 nama, di antaranya Ustaz Abdul Somad (UAS); mantan Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto; dan Ustaz Fatih Karim dari Bogor; misalnya.

Mengenai ini, Rumadi menegaskan, pemerintah hingga kini tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Publik pun diminta tak terprovokasi informasi yang sumbernya sumir.

"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas, pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," jelasnya.

Menurut Rumadi, yang terpenting dilakukan saat ini adalah lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah. Lalu, tidak memperdebatkan soal ciri-ciri, apalagi nama.

"Apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah," tutupnya.