sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Program PPDB jalur bina RW dinilai sia-sia dan tidak adil

Sistem zonasi bina RW malah akan menciptakan masalah baru dalam polemik PPDB ini.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Minggu, 05 Jul 2020 12:55 WIB
Program PPDB jalur bina RW dinilai sia-sia dan tidak adil
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Guna mengatasi sengkarut masalah dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membuka jalur tambahan, yakni melalui program zonasi bina RW. Program ini dipercaya dapat mengakomodir anak didik yang belum diterima di PPDB zonasi

Namun demikian, sistem tersebut masih dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah oleh banyak orang tua murid. Wakil Ketua Relawan PPDB Jakarta Husein Imran, mengatakan, sistem zonasi bina RW malah akan menciptakan masalah baru dalam polemik PPDB ini.

"Pertama, hanya 115 RW yang bisa memanfaatkan program bina RW. Sedangkan RW di DKI Jakarta itu ada 2.700. Jadi hanya berapa persen itu? Jauh sekali. Berarti tidak adil bagi penduduk yang tidak ada sekolah di RW-nya," kata Husein dalam sebuah diskusi daring, Minggu (5/7).

Bukan hanya itu, kuota 5% kursi yang disediakan dalam program tersebut juga tidak menjawab keluhan banyak anak didik dan orang tua mereka. Juga tidak efektif untuk membantu banyak anak didik yang tidak memiliki kesempatan masuk ke sekolah negeri.

Sponsored

"Kalau kapasitas SMA sebesar 28.000. berarti 5% di antaranya hanya 1.400 bangku yang disediakan dalam bina RW. Sedangkan total yang kami hitung, kami perkirakan lebih dari 50.000 lulusan SMPN yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA," kata dia.

Oleh sebab itu, sekali lagi Husein menegaskan, program bina RW akan menjadi program yang sia-sia saja. Ketidakadilan dan kesan diskriminatif tetap ada bagi anak didik.

Sebelumnya, Disdik DKI Jakarta menginformasikan, jalur zonasi bina RW ini dimulai 4 Juli 2020. Para peserta akan diminta lapor diri pada 6 Juli 2020

Berita Lainnya