PSBB dapat membatasi mobilitas perjalanan untuk atasi Covid

Mobilitas penduduk harus dibatasi untuk mengurangi potensi penularan virus Covid-19 melandai. Apalagi potensi penularan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa disadari sebelumnya. Kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSSB) di wilayah masing-masing dapat mengurangi mobilitas dan menurunkan angka pasien Covid-19.

Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, hingga saat ini masih ada beberapa provinsi yang melaksanakan PSBB, di antaranya yaitu DKI Jakarta dan Banten, Kemudian ada lima kabupaten/kota yang sedang menjalankan PSBB yaitu, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. 

"Adanya PSBB seharusnya dapat membatasi mobilitas perjalanan, agar lebih mudah mengatasi kasus Covid-19," ucap dia dalam talk show dari kantor Graha BNPB, Jumat (11/9). 

“Kenyataannya masyarakat belum menerapkan penggunaan masker secara disiplin dan ini sangat berkontibusi terhadap kondisi yang ada di Indonesia, khususnya pada peningkatan kasus,” tambah Wiku. 

Wiku juga menambahkan, jika pembatasan mobilitas sudah dijalankan namun masih ada penambahan kasus, berarti masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Sementara PSBB transisi yang dilakukan DKI Jakarta ternyata berdampak terhadap kenaikan mobilitas atau pergerakan orang di Pulau Jawa.

Berdasarkan data yang bersumber dari Facebook Data For Good-Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia, telah terjadi peningkatan mobilitas dalam masa PSBB Transisi 31 Agustus 2020-6 September 2020 dibandingkan masa PSBB 4-10 Mei 2020.

Hal itu juga berpengaruh terhadap penambahan kasus dengan penambahan kasus di Pulau Jawa dan Bali di mana per 10 September kedua wilayah itu berkontribusi terhadap 64,18% dari total kasus Covid-19 nasional.

Sementara Pakar Statistik dan Epidemiologi dr Iwan menyatakan, untuk memantau mobilitas penduduk, dapat menggunakan berbagai data. Salah satunya adalah data dari google mobility. Data tersebut mengikuti sample dari handphone (Android) dengan kerahasiaan data juga terjamin. Hal ini bisa mengetahui pergerakan penduduk di seluruh Indonesia. 

“Sehingga kami tahu orang itu bergerak seberapa jauh dan seberapa banyak orang yang tetap tinggal di rumah saja. Kemudian dikorelasikan dengan data kasus harian yang kami peroleh. Dari situ bisa kita korelasikan antara pergerakan penduduk dan kenaikan jumlah kasus” papar Iwan. 

Dari penelitian tersebut diketahui angka kenaikan kasus Covid-19 setelah PSBB dilonggarkan dapat dihindari, asalkan melakukan protokol kesehatan dengan cakupan yang besar, konsisten, dan benar.