logo alinea.id logo alinea.id

Rommy kembali masuk rumah sakit

Rommy dibawa ke RS Polri pada Senin (13/4) malam atas saran dokter, dilakukan rawat inap.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 14 Mei 2019 16:38 WIB
Rommy kembali masuk rumah sakit

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK kembali melakukan pembantaran terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy. Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri.

"RMY (Romahurmuziy) tadi malam dibawa ke RS Polri. Karena menurut dokter perlu rawat inap, maka dilakukan pembantaran," ujar Febri, saat dihubungi, Selasa (14/5).

Sebelumnya, tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kementrian Agama (Kemenag) Jawa Timur itu sempat menjalani perawatan di RS Polri sejak 2 April lalu hingga 2 Mei lalu. Dia dibantarkan karena mengeluhkan buang air besar mengeluarkan darah hingga ada permasalahan pada organ ginjalnya.

Dalam kasus ini, Romy diduga menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pemimpin tinggi di lingkungan Kemenag. Jabatan yang dimaksud meliputi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang diisi Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diduduki oleh Haris Hasanuddin.

Sponsored

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Rommy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga memberi suap, Muhammad Muafaq Wirahadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Haris Hasanuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.