Setara Institute: Kekerasan keyakinan beragama mengalami penurunan pada 2021

Direktur Setara Institute Halili Hasan menyebut kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mengalami penurunan pada 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, namun polanya tidak mengalami perubahan.

Pada 2021, terjadi 47 pelanggaran terhadap KBB dengan 88 tindakan. Pada 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran KBB dan 422 tindakan yang terjadi di Indonesia.

"Dari peristiwa dan tindakan, secara kuantitatif itu sebuah penurunan. Cukup signifikan," kata Halili dalam diskusi daring refleksi akhir tahun 2021 tentang kebebasan beragama, toleransi, dan kekerasan terhadap perempuan, Jumat (31/12).

Dari segi lokasi, Halili menyebut ada lima provinsi yang menduduki lima besar daerah pelanggar KBB, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Banten.

Dari segi pelaku, aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KKB ialah pemerintah daerah (6), diikuti Satpol PP (6), kepolisian (4), Forkopimda (2) dan institusi pendidikan (2).

Kemudian dari aktor non-negara, pelanggaran KBB terbanyak dilakukan kelompok warga (14). Kemudian diikuti individu (10), organisasi masyarakat (5), Majelis Ulama Indonesia (3), dan Front Jihad Islam (1).

"MUI ini jadi catatan juga. MUI tidak saja memberikan ruang bagi terjadinya kebebasan beragama dan berkeyakinan, dia juga mengeluarkan kebijakan yang melanggar hak minoritas," kata dia.

Dari perbandingan tindakan negara versus non-negara, Halili menyebut tahun 2020 cukup berimbang yakni sebanyak 88 tindakan. Dia merinci, tindakan negara sebanyak 44 tindakan, begitu pula tindakan nonnegara.

Tindakan KBB dilakukan aktor non-negara seperti intoleransi (12), pelaporan penodaan agama (5), ujaran kebencian (5), promosikan kegiatan (4), penolakan mendirikan tempat ibadah (4), penyegelan (2), penyerangan (2), dan perusakan tempat ibadah (2).

"Tapi secara umum, kalau melihat tren, dari 14 tahun data yang dimiliki Setara Institute, aktor non-negara secara umum melakukan lebih tinggi dibandingkan aktor negara. Hanya dua kali negara melakukan lebih tinggi dari nonnegara. Jadi kecendrungannya lebih tinggi nonnegara melakukan pelanggaran KBB," pungkas dia.