sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Soal mafia alutsista: Prabowo diminta transparan

Tugas Kemhan bersama KPK membuka siapa saja Mister M yang dimaksud.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 10 Mei 2021 13:45 WIB
Soal mafia alutsista: Prabowo diminta transparan

Pengamat Connie Rahakundini Bakrie menjawab permintaan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkap sosok mafia alutsista yang disebutnya Mister M. 

Dia mengingatkan, tugas Kementerian Pertahanan (Kemhan) justru semestinya mengawal anggaran negara terkait pertahanan yang terbilang besar.

"Sebagai warga negara yang baik, akademisi sekaligus intelektual adalah kewajiban saya untuk bersikap kritis dalam mendukung Menhan dan atau Kemhan agar dapat bertindak (bukan sekedar mewanti-wanti) bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/5).

Dia menyebut, anggota DPR RI Komisi I M. Farhan, Mantan KaBAIS S. Ponto, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani juga telah mengakui keberadaan Mister M itu. Oleh sebab itu, tugas Kemhan bersama KPK adalah membuka siapa saja Mister M yang dimaksud. "Tentu ini bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," tutur Connie.

Connie menilai, mengungkap Mister merupakan perakar mudah jika Kemhan dapat mengundang KPK untuk menelisik tahapan dalam proses CADMID (siklus dalam sistem pengadaan alutsista). 

Karena itu, dia meminta, Prabowo Subianto transparan terkait kebijakan anggaran. Sebab, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi pada strategi, pelatihan, dan taktik perang dalam menggunakan alutsista yang dimaksud.

"Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi," ujar Connie.

Terkait pseudo industri pertahanan, kata dia, telah disampaikan sejak Menhan terdahulu. Ia juga menyarankan, semua pelaku industri pertahanan BUMN ataupun BUMS diaudit kementerian/lembaga terkait bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Sponsored

"Hasil audit teknologi akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan, sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan Kemhan untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK," ucapnya.

Ia mendukung Kemhan membenahi penyusunan Road Map Kebijakan Pertahanan Negara agar keseluruhan upaya modernisasi alutsista dapat dilakukan secara akuntable. Ia mengaku telah mengkonfirmasi kehadirannya atas undangan menghadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra minggu lalu. 

Namun, dibatalkan mendadak menjelang pertemuan. Ia juga mengaku telah memenuhi undangan dari pejabat PT TMI/ technology Military Indonesia yang sedang mengagendakan pertemuannya bersama Prabowo Subianto Selasa (11/5).

Berita Lainnya

Pemkot Kediri upayakan tambah ambulans

Sabtu, 10 Jul 2021 18:32 WIB

Penampakan Redmi K50 terkuak

Selasa, 27 Jul 2021 11:14 WIB