logo alinea.id logo alinea.id

Soal Taman Nasional Komodo, Pengamat: Sebaiknya diserahkan ke Pemda

Pendapatan dari Taman Nasional Komodo selama ini tidak dibagi sedikitpun ke pemerintah daerah. Seluruhnya dimasukkan ke kas negara.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Rabu, 07 Nov 2018 09:20 WIB
Soal Taman Nasional Komodo, Pengamat: Sebaiknya diserahkan ke Pemda

Pengelolaan Taman Nasional Komodo di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dinilai sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat ekonomi James Adam.

“Menurut saya, karena Taman Nasional Komodo berkaitan dengan penerimaan daerah maka sebaiknya dikelola saja oleh pemda, agar tidak dalam konteks bagi hasil, atau dalam APBD disebut sebagai pendapatan lain-lain yang sah,” kata James di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, (7/11).

James yang merupakan anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk program pemberdayaan ekonomi itu mengemukakan pandangannya terkait rencana Pemerintah NTT untuk ambil bagian dari pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK).

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, sebelumnya menyatakan keinginannya agar Pemerintah Provinsi NTT dilibatkan dalam pengelolaan Taman Nasional Komodyang selama ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Artinya, pendapatan yang diperoleh Taman Nasional Komodo selama ini tidak dibagi sedikitpun kepada pemerintah daerah, tetapi dimasukkan seluruhnya ke kas negara sebagai pendapatan bukan pajak.

Karena itu, kata James, mestinya pengelolaan tempat tersebut melibatkan pemerintah daerah tak terkecuali pemerintah kabupaten sehingga manfaat dari keberadaan taman nasional itu bisa dirasakan oleh masyarakat NTT.

Terlebih pengelolaan Taman Nasional Komodo juga didukung oleh suara wakil rakyat di daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebab, hal tersebut berkaitan erat dengan pengembangan daerah dan penerimaan keuangan daerah.

"Mungkin wakil rakyat kita belum sempat berpikir ke sana. Kita perlu memberikan masukan agar merekalah yang memperjuangkannya di tingkat nasional," kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ini. (Ant)

Sponsored