sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jurus Sri Mulyani dan Budi Karya cegah penyelundupan mobil mewah

Sri Mulyani dan Budi Karya memantau usai terbongkar penyelundupan mobil dan motor mewah yang merugikan negara hingga Rp48 miliar.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 18 Des 2019 05:05 WIB
Jurus Sri Mulyani dan Budi Karya cegah penyelundupan mobil mewah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indwarati mengatakan akan terus meningkatkan kerja sama dengan Menteri Keuangan Singapura dalam penanggulangan barang mewah impor ilegal.

Pasalnya, impor barang mewah ilegal berupa mobil dan motor yang masuk ke Indonesia telah teridentifikasi sebagian besar berasal dari Negeri Jiran tersebut. 

"Mayoritas (impor ilegal) berasal dari Singapura. Kami sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Singapura untuk melakukan kerja sama yang makin erat antara Bea Cukai kita dengan Bea Cukai Singapura," katanya di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12).

Dia pun mengatakan akan memperkuat kerja sama antar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masing-masing negara dengan saling bertukar informasi mengenai arus barang masuk dan keluar.

Dengan demikian, lanjut Sri, langkah dini antisipasi penyelundupan barang ilegal dapat dilakukan. Apalagi, berbagai modus penyelundupan barang "haram" tersebut semakin beragam.

"Pertukaran data dan informasi kita lakukan semakin kuat sehingga ini akan mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Karena mereka akan memberikan lead informasi kepada kita," ucapnya.

Lebih lagi, lanjut Sri, dengan luas wilayah yang besar, setiap sudut area di Indonesia dapat menjadi pintu masuk barang selundupan. Untuk itu, kerja sama antar negara dan penguatan pengawasan di dalam negeri perlu dilakukan.

Sehingga, kata Sri Mulyani, pola pencegahan terhadap tindakan melanggar hukum dapat berjalan beriringan. Dia juga menjelaskan, berbagai instansi akan bahu-membahu untuk melakukan pengawasan di titik-titik rawan tersebut.

Sponsored

"Sebagai negara kepulauan, perlu bersama-sama berbagai instansi supaya bisa menggunakan resources secara bersama, karena kalau enggak, bakalan kebingungan," ujarnya.

Sebelumnya Sri Mulyani memaparkan sepanjang 2016 hingga 2019 terdapat 62 kasus penyelundupan mobil mewah dengan temuan 91 mobil senilai Rp315,99 miliar dan 22 kasus penyelundupan motor mewah dengan jumlah 3.956 motor senilai Rp13,71 miliar. Sebagian besar kendaraan tersebut berasal dari Singapura dan Jepang.

Jalur selundupan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa di pantai Timur Sumatera, barang selundupan dapat masuk dengan kontainer melalui anak-anak sungai kecil.

Dia menjelaskan, kontainer ilegal tersebut tidak hanya membawa barang mewah berupa mobil dan motor, namun juga narkotika. 

"Di tempat itu (Pantai Timur Sumatera) satu kontainer bisa masuk dalam sungai-sungai kecil seperti halnya penyelundupan narkoba. Itu juga terjadi," kata dia pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, dia meminta kepada kepolisian untuk bekerja sama meningkatkan pengamanan di lokasi-lokasi yang jauh dari pengawasan tersebut. Lebih lagi, modus penyelundupan yang terjadi semakin canggih dan beragam. 

Untuk kasus penyelundupan di pelabuhan saja banyak yang berdalih dengan impor batu bata, suku cadang, dan aksesoris, padahal berisi mobil dan motor mewah.

Dia pun menjelaskan, pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan strategi berlapis untuk mengungkap dan membendung penyelundupan-penyelundupan yang terus merugikan negara tersebut.

"Sebagai regulator kami komitmen untuk membuat suatu cara berlapis untuk pengamanan, karena modusnya semakin banyak. Saya mohon kepada Bapak Kapolri kita buat satu tim khusus," ujarnya

Budi pun menegaskan, setiap pelanggaran yang terjadi dan telah diketahui pelakunya harus dihukum secara tegas. Dengan demikian akan memberi efek jera bagi pelakunya.

"Kita akan sangat mendukung fungsi penegakan hukum. Bahkan tadi kita sepakat satu meja, langsung dihukum (penyelundup) dan menjadi suatu kekuatan hukum sehingga ada rasa jera yang ada pada mereka," ucapnya.

Untuk itu semua jajaran kementerian dan lembaga terkait mulai dari Kemenhub, Kemenkeu, Kepolisian, Ditjen Bea dan Cukai, dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu untuk menegakkan kepastian hukum tersebut.

"Dan seyogyanya masyarakat agar mengerti bahwa Indonesia sedang ingin maju dan menegakkan good governance oleh karenanya berhentilah dengan tindakan tercela itu," tukasnya.

Berita Lainnya