Survei SMRC: Otoritarianisme menguat di tengah masyarakat

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan otoritarianisme menguat di tengah masyarakat dewasa ini. Hal ini diketahui setelah adanya gagasan DPR dan pemilu untuk dihapus.

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, ada kenaikan sikap dari masyarakat yang cenderung otoritarian, menginginkan pemimpin yang kuat, mengabaikan pentingnya pemilu, dan DPR yang berfungsi mengawasi pemerintah. 

“Dalam dua tahun terakhir, ada indikasi bahwa dukungan pada otoritarianisme menguat,” ungkap Saiful dalam keterangan, Kamis (17/8).

Sementara berdasarkan survei terhadap gagasan tersebut, diketahui yang menyatakan setuju atau sangat setuju 19%, angka ini naik dari 7% pada survei Februari-Maret 2021. Kemudian yang menyatakan tidak atau sangat tidak setuju turun dari 86% pada 2021 menjadi 71% pada Juli 2023. 

“Masih ada 10% yang belum menjawab pada survei 2023, naik dari 7% pada dua tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dilihat dalam jangka panjang, sejak 2006, angka dukungan pada ide DPR dan pemilu dihapus rata-rata di bawah 10%. Namun dalam jangka waktu dua tahun terakhir (sejak 2021) warga yang mendukung ide pemilu dan DPR dihapus mengalami kenaikan.

“Jumlah orang yang hambar dengan demokrasi meningkat secara signifikan. Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kembali dan terus naik,” ucap Saiful. 

Menurutnya, salah satu yang bisa membuat otoritarianisme bertahan adalah apabila dukungan pada sistem tersebut di tengah masyarakat juga kuat. Demikian halnya untuk demokrasi, dukungan pada sistem demokrasi akan memperkuat demokrasi itu sendiri. 

“Kalau masyarakat bersikap positif pada demokrasi, maka demokrasi akan terkonsolidasi,” katanya menjelaskan. 

Dalam konteks ini, Saiful memiliki studi longitudinal dalam 20 tahun terakhir tentang hal tersebut. Ada dua indikator yang digunakan dalam studi ini. 

Pertama, bagaimana sikap masyarakat terhadap ide bahwa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemilihan umum (Pemilu) dihapus saja dan pemerintahan diserahkan pada pemimpin yang kuat, bukan hasil pemilu, bisa pemimpin tentara atau kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat. Kedua, sikap warga terhadap ide sebaiknya tentara aktif memimpin pemerintahan kita.