Tarik ulur tarif tiket MRT dan LRT Jakarta
Anies Baswedan menyiapkan subsidi hampir Rp1 triliun yang disiapkan untuk MRT sebesar Rp672,38 miliar dan LRT sebesar Rp327 miliar.
Penetapan tarif Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Tansit/MRT) Ratangga dan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta masih belum rampung.
DPRD DKI Jakarta mengaku baru pertama kali dilibatkan dalam perumusan kedua tarif moda transportasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini, Rabu (6/3).
Pada saat bersamaan, Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI diminta untuk menentukan besaran subsidi representatif untuk diberikan kepada penumpang. Sementara, Biro Perekonomian menjelaskan bahwa pembentukan tim perumusan tarif dan subsidi angkutan massal telah dibentuk Pemprov DKI sejak Agustus tahun lalu.
"Saya heran mengapa tidak saat pembahasan tarif ini atau di setengah perjalanannya kita diajak konsultasi. Apa tidak boleh, apa tidak pantas kita dilibatkan. Ini sama saja kita ditodong," ujar Anggota Komisi C DPRD DKI, Ruslan Amsyari di tengah rapat pembahasan tarif MRT dan LRT.
Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 365 Tahun 2019 yang diketuai langsung Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai ketua kedua.
Berdasarkan kronologi proses penentuan tarif dari hasil survei terkahir, tim mematok kisaran tarif MRT di angka Rp8.500 sampai Rp12.500 per penumpang. Sementara untuk tarif LRT ada di kisaran Rp5.000 sampai Rp7.000 per penumpang. Kisaran tersebut telah mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar penumpang yang telah disesuaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Untuk menentukan nilai pemberian subsidi yang tepat dari kisaran tersebut, Ruslan mengakui bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan alokasi subsidi di APBD tahun ini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai hampir Rp1 triliun yang disiapkan untuk MRT sebesar Rp672,38 miliar dan LRT sebesar Rp327 miliar.
Meski telah disiapkan, Ruslan menilai Komisi C tidak serta-merta dapat menyetujui alokasi tersebut untuk dikeluarkan sesusai keinginan tim. Perlu rasionalisasi dan perhitungan detil jumlah penumpang yang disusun tim tarif Pemprov DKI.
Sebab menurutnya, estimasi 14.255 penumpang LRT untuk rute Kelapa Gading-Velodrome dengan jarak 5,8 km sangat tidak logis. Perlu hitungan matang untuk menentukan subsidi yang telah disesuaikan dengan beban biaya operasional LRT.
"Kalau terjadi apa-apa DPRD yang disalahkan karena main menyetujui. Karena itu jangan menganggap DPRD ini hanya sebatas lembaha stempel yang tidak mampu memberikan pemikiran-pemikiran," ungkap politukus Hanura itu.
Dishub DKI Jakarta menepis telah mengabaikan fungsi budgeting DPRD seperti yang diutarakan Ruslan Amsyari. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko menjelaskan, bahwa rapat pembahasan tarif MRT dan LRT di Komisi C hari ini merupakan bukti pelibatan kerja eksekutif-legislatif. Meski diketahui bersama dua moda tersebut akan mulai dioperasikan kurang dari tiga pekan kedepan.
"Artinya kan kita juga memberikan ruang kan, ruang diskusi untuk melengkapi data-data. Tidak apa-apa kita ikutin saja," pungkasnya.
#InfoKeu#MenkeuSMI sudah mencoba @mrtjakarta, apakah kamu juga tertarik?
Sebagai informasi, @mrtjakarta akan membuka ‘trial run’ pada 12-24 Maret 2019 nanti. Untuk kamu yang ingin mencoba, jangan lupa untuk mendaftar dan selamat menikmati ???? pic.twitter.com/hR2dHj89rm — #UangKita (@KemenkeuRI) March 6, 2019
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB
