Menanti MRT beroperasi

Pada dua hari terakhir jajaran pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta merasakan langsung uji coba perjalanan Mass Rapid Transit (MRT) dengan rute Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Stasiun Lebak Bulus.

Di hari pertama, Selasa (30/10), Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku puas dengan progres pembangunan MRT yang saat ini sudah masuk dalam tahap uji perjalanan. 

"Kita harus bangga punya MRT yang tidak kalah dengan negara-negara lain baik Asia maupun Eropa, dan menurut saya teknologinya canggih," ujarnya.

Sementara itu, pada uji coba gelombang kedua, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan terus mendukung program kerja PT MRT Jakarta dari sisi landasan hukum maupun keuangan. Ia mendorong agar PT MRT mulai melaksanakan kajian pembangunan Fase III di koridor Barat-Timur.

"Saya sudah bicara dengan Direktur, yang fase tiganya harus diomongin juga. Jadi kalau kerja, ibaratnya kerja sekalian karena kalau tidak dilaksanakan bagaimana perencanaan anggaran fase III, apalagi fase II HI-Kampung Bandan sudah selesai," ujar Prasetio disela-sela kegiatannya meninjau MRT, Rabu (31/10).

Dalam kalender kerja, PT MRT Jakarta memproyeksikan 16 rangkaian kereta akan dapat dioperasikan dalam 120 hari ke depan. Seluruh pengerjaan fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI saat ini telah mencapai 97,08%, dengan rincian jalur dan stasiun layang 96,20% dan jalur serta stasiun bawah tanah mencapai 97,96%. Sedangkan kesiapan operasi yang mencakup persiapan institusi dan sumber daya manusia telah mencapai 73,58%. 

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menargetkan kontraktor proyek akan melakukan uji coba operasi sistem perekeretaapian secara terintegerasi. Lalu uji coba 16 rangkaian kereta di jalur utama pada 8 Desember dengan parsial hingga Februari 2019 mendatang.

"Saat ini, direktorat operasi dan pemeliharaan juga sedang melakukan sejumlah persiapan seperti sertifikasi masinis," ujar William.

Berapa tarif MRT nanti?

Tarif MRT saat ini masih dimatangkan di Biro Perekonomian DKI Jakarta setelah PT MRT mengusulkan besaran Rp8.500 per 10 kilometer.

Ketua DPRD DKI, Prasetio menilai usulan tersebut sangat realistis diajukan PT MRT, pun jika setelah melalui proses penggodokan tarifnya menjadi Rp10 ribu per 10 kilometer. "Itu angka yang layak," terangnya.

Pria yang akrab disapa Pras itu melihat adanya menghematan secara tidak langsung dengan tarif tersebut mengingat ke depan MRT menjadi rangkaian dari moda yang tegabung dalam integerasi bus Transjakarta, Commuter Line, dan Ligh Rail Transit (LRT). 

"Kalau terintegrasi dengan moda transportasi lainnya ya enggak masalah. Masyarakat Jakarta pastinya selama MRT itu nyaman digunakan, baik operasionalnya, bisa on time, terintegrasi, saya rasa orang akan menggunakan MRT ini," ungkapnya.

Tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer didapat dari ridership survei yang digelar PT MRT Jakarta. Hasil ridership survei oleh konsultan MRT Jakarta mengatakan tarif ideal di Rp 8.500 per penumpang per 10 kilometer untuk MRT fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) dengan panjang rute 16 kilometer.

Dengan tarif Rp 8.500, MRT diperkirakan akan mendapat 130.000 penumpang per hari. Angka ini diajukan ke Pemprov DKI Jakarta untuk ditetapkan besaran tarif, kemudian dirumuskan besaran subsidi pemerintah untuk operasional MRT.

Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat mengungkapkan telah menerima usulan tarif tiket transportasi publik berbasis rel, MRT Jakarta. Hingga saat ini, besaran tarif MRT masih dalam proses pengkajian.

Ia mengatakan, keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menggandeng operator bus kecil bergabung dengan transportasi publik yang dikelola pemerintah harus diselaraskan dengan integrasi tarif antarmoda transportasi.

Gubernur juga merencanakan adanya sebuah sistem integrasi tarif antarmoda transportasi publik. Mulai dari bus kecil, medium, dan besar dengan transportasi publik yang dikelola pemerintah seperti LRT, MRT, Transjakarta dan commuter line.