Temuan P2G pelanggaran prokes di sekolah: Dari buka kantin sampai anak SD upacara bendera

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) di daerah melaporkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) masih kerap terjadi dalam penerapan pembelajaran tatap muka. P2G masih menemukan banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu setiba di sekolah. Ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun memadai, P2G berharap agar sekolah memperbanyak thermogun yang dipasang secara terpisah satu sama lain. 

"Kami dapat laporan, dari Jakarta maupun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada," tutur Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1). 

Selain itu, SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Imbasnya, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan untuk menghindari kerumunan. “Untuk kebutuhan scan barcode, anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main TikTok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah di antara alasan P2G meminta PTM 100% dilakukan secara bertahap," ucapnya.

Temuan pelanggaran protokol kesehatan di semua daerah yang sudah mengadakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100%. Dari Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Bogor, Bengkulu, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Situbondo, hingga Bima.

Terkait alasan diam-diam kantin tetap buka, kata dia, tidak semua siswa membawa bekal makan dari rumah. Sebab, orang tua mereka bekerja dan tidak memiliki asisten rumah tangga. Sehingga, sekolah berinisiatif membuka kantin. Jadi, sekolah juga dilematis sebenarnya. 

“Ada SD di Banyuwangi mengadakan upacara bendera, dan beberapa anak pingsan. Kebanyakan karena sudah lama tidak upacara dan tidak sempat sarapan. Upacara Bendera memang tidak dilarang, tetapi potensi kerumunannya tinggi," tutur Iman.

Sebetulnya siswa SD masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas 100%. P2G mengharapkan skema PTM 100% dilakukan secara bertahap. Dimulai 50%, lalu dievaluasi, jika hasilnya bagus, maka lanjut 75%, dan seterusnya sampai 100%.  "Kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100%," ujar Iman.

P2G mengkhawatirkan gelombang Omicron yang terus merangkak naik. P2G berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100%. Khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek.