sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Teror marak, petinggi BNPT jadi bulan-bulanan DPR

BNPT dinilai kerap kecolongan dalam mendeteksi serangan kelompok teroris.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 21 Nov 2019 15:42 WIB
Teror marak, petinggi BNPT jadi bulan-bulanan DPR

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius jadi sasaran tembak anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). 

Dalam RDP yang dihadiri Kepala BNPT Suhardi Alius itu, anggota Komisi III ramai-ramai mengkritik kinerja BNPT berkaitan dengan maraknya aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.

"Masih perlukah kita pertahankan BNPT dengan ledakan-ledakan yang terjadi ini? Kalau masih perlu, apa manfaat untuk NKRI dan masyarakat? Kalau tidak perlu, apa kerugiannya?" kata anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar Supriansa. 

Menurut Supriansa, BNPT kerap kecolongan dalam mendeteksi serangan teroris. Ia mencontohkan insiden penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, September lalu. 

"Apa masih penting BNPT (punya) anggaran besar? BNPT bangga dapat penghargaan di luar negeri, tapi masyarakat di sini menangis," ujar dia. 

Kritik juga datang dari anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Marianus Gae. Dia menyoroti lemahnya koordinasi antara BNPT, Densus 88 Antiteror dan lembaga terkait lainnya.

"Kenapa masih terjadi (aksi teror). BNPT sudah menyampaikan bahwa telah melakuan koordinasi dengan seluruh lembaga, elemen masyarakat dalam rangka pencegahan teroris. Ketika terjadi kerja sama, informasi (deteksi dini) ini (seharusnya) bisa didapatkan secara matang," ujarnya.

Menjawab pertanyaan itu, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Budiono Sandi angkat bicara. Dia mengklaim sudah menginformasikan potensi teror kepada Densus 88 di Pandeglang. 

Sponsored

"Namun demikian, Densus mempunyai mekanisme tersendiri dalam melakukan penindakan atas masukan dari berbagai pihak sehingga kewenangan untuk penindakan sepenuhnya ada pada densus," kata dia.

Mendengar jawaban Budiono, Marianus nampak tidak puas. "Tadi Bapak mengatakan sudah koordinasi dengan Densus 88. Berarti Bapak sudah mendeteksi bahwa akan ada kejadian itu?," tanya dia.

"Potensi untuk ancaman teror di Pandeglang dengan jaringan teror itu sudah kita berikan kepada Densus," tukas Budiono.

Marianus mengatakan pernyataan Budiono janggal. Jika sudah ada deteksi dini, menurut dia, seharusnya insiden penusukan terhadap Wiranto tidak terjadi. 

"Karena ada teman saya yang memang ada di lokasi. Sama sekali tidak ada kegiatan apa-apa untuk mendeteksi itu. Itu persoalannya. Berarti kan informasinya putus, Pak. Atau jangan-jangan itu tidak nyampai?" kata Marianus.

Giliran Suhardi yang kemudian menjawab kritik Komisi III. Dia mengatakan bahwa untuk monitoring jaringan sudah dilakukan. Salah satu buktinya ialah pemblokiran Telegram yang kerap dipakai jaringan terorisme.

Suhardi mengatakan, BNPT sudah bekerja maksimal. Namun demikian, ia mengatakan, kritik Komisi III akan jadi bahan untuk mengevaluasi kinerja BNPT. "Masalah yang Banten itu juga menjadi pelajaran untuk ke depan," kata dia.