Transformasi layanan kesehatan perlu pendekatan khusus sesuai daerah

Kementerian Kesehatan RI memulai agenda transformasi layanan kesehatan primer sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Program ini akan diujicoba di sembilan provinsi yang mewakili empat setting wilayah di Indonesia yaitu, perkotaan,perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta, agar pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan daerah-daerah yang diterapkan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Kick-off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta, Jumat (10/6).

"Karena itu, ketika di lapangan harus ada policy adjustment atau penyesuaian kebijakan," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Ada dua pendekatan yang perlu diterapkan dalam pengambilan kebijakan, yaitu pendekatan generik dan pendekatan partikularistik atau kekhususan. Muhadjir menilai perlu dilakukan pendekatan khusus pada penerapan kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer.

Terlebih, salah satu poin yang jadi sasaran utama dari program transformasi layanan kesehatan ini adalah revitalisasi posyandu. Nantinya akan dilakukan pembenahan posyandu sebagai sistem kesehatan hingga ke tingkat dusun, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) di seluruh Indonesia.

"Namanya posyandu itu di masing-masing daerah punya gaya. Cara pendekatannya harus berbeda. Itu pendekatan partikularistik," ujar Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, penyesuaian terhadap kebijakan perlu memperhatikan kondisi saat penerapan di lapangan. Kebijakan harus bisa bijaksana dengan menyesuaikan kekhasan daerah, kondisi daerah, budaya, dan sebagainya.

Untuk diketahui, pelaksanaan program integrasi pelayanan kesehatan primer yang diinisiasi Kementerian Kesehatan ini juga menggandeng keterlibatan sejumlah lembaga mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah. Transformasi sistem kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat sehat.

Integrasi pelayanan kesehatan primer ini akan diterapkan terlebih dahulu di lokasi uji coba selama tiga bulan di sembilan provinsi, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Riau; Kabupaten Garut, Jawa Barat; Kota Surabaya, Jawa Timur; lalu Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain itu ada Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; Kabupaten Timor Tengah Selata, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Sumbawa Bara, Nusa Tenggara Barat; Kota Tual, Maluku; dan Kabupaten Keerom, Papua.