sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Wiranto ancam tangkap Benny Wenda

Wiranto menegaskan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat bukan isapan jempol.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 04 Sep 2019 19:05 WIB
Wiranto ancam tangkap Benny Wenda

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat bukan sekadar isapan jempol. Wiranto mengaku mengantongi bukti-bukti yang menunjukkan aktivitas pihak asing yang turut berkontribusi membuat Papua bergejolak. 

"Ada satu kegiatan yang benar-benar itu merupakan kegiatan dari luar yang kemudian menginspirasi, memotivasi dan istilahnya menghasut adanya gerakan-gerakan (aksi unjuk rasa dan kerusuhan) itu," ujar Wiranto kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (4/9).

Namun demikian, ketika ditanya apakah pihak asing yang dimaksud ialah Benny Wenda, Wiranto tak mau menjawab lugas. Ia hanya mengatakan pemerintah bakal menangkap Benny jika ia berani masuk ke Indonesia. 

"Saya akan tangkap atau kita tangkap. Kita proses (secara hukum). Tapi, tatkala kegiatannya di luar sana, tentunya ini butuh kegiatan diplomasi. Ada hukum-hukum internasional yang kita harus lakukan," ujar Wiranto. 

Isu keterlibatan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat Benny Wenda dalam beragam kerusuhan di Papua sebelumnya diembuskan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Menurutnya, Benny berperan dalam memobilisasi massa dan menyebarkan informasi bohong seputar Papua.

Benny saat ini tinggal di Oxford, Inggris. Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 itu sudah puluhan tahun menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia. Benny juga berniat memisahkan Papua dari Indonesia. 

Saat aksi unjuk rasa berlangsung di Papua, via akun Twitter @Benny Wenda, Benny mengatakan, musuh warga Papua Barat bukan Indonesia. Menurut dia, musuh masyarakat Papua adalah sistem kolonialisme yang masih dijalankan di Papua. "Kita tidak akan terprovokasi. Perjuangan damai kita adalah untuk referendum," cuitnya.

 

Sponsored

Terpisah, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta agar pemerintah buka-bukaan terkait pihak asing yang diduga turut menjadi dalang aksi unjuk rasa yang disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat. 

"Jangan mengkambinghitamkan karena ketidakberdayaan kita lantaran fungsi intelijen kita lemah. Terjadi kerusuhan sehingga kemudian paling enak mengatakan ada intervensi asing. Mudah sekali. Kayaknya paling enak buat isu intervensi asing," ujar Nasir.

Lebih jauh, Nasir juga mempersoalkan pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurut dia, Jokowi cenderung menggunakan pendekatan militeristik dalam upaya memadamkan api konflik di Papua dan Papua Barat. 

"Ini juga menjadi akar masyarakat Papua dan Papua Barat menginginkan referendum dan sebagainya. Beri kepercayaan kepada Papua. Maka, pendekatan keamanan apalagi mengirimkan tentara dan sebagainya itu harus dievaluasi. Jangan sampai kita menembak nyamuk dengan meriam," kata dia. (Ant)