Hadang jual beli suara rakyat, PDI-P bentuk satgas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan sudah mempersiapkan satuan tugas (satgas) khusus memberantas politik uang (money politics) pada hari pencoblosan 17 April 2019. 

"Money politics merupakan bagian dari kejahatan pemilu. Karena itu, PDI-P mengerahkan seluruh satgas antimoney politics untuk menangkap siapa pun yang mencoba membeli suara rakyat," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/4). 

Hasto mengatakan, PDI-P tidak akan sendirian. Satgas anti politik uang bakal bekerja dengan partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf. Hasil kerja satgas bakal dilaporkan ke Bawaslu. "Nanti kami laporkan ke aparat keamanan dan Bawaslu sehingga kami hanya membantu itu," ujarnya. 

Untuk mengantisipasi gelombang golput, Hasto menyebut, PDI-P terus melakukan edukasi secara terus menerus. "Bahwa kali ini dan seterusnya, hak memilih itu harus digunakan sebagai kewajiban warga negara. Berbeda dengan masa Orde Baru ketika hasil-hasil pemilu sudah dilakukan rekayasa politik sehingga hasilnya sudah bisa diperkirakan," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, PDI-P juga akan menempatkan para saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. PDI-P bahkan telah membentuk Badan Saksi Nasional untuk mengawal TPS. "Para saksi akan bertugas pada pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden," kata Hasto.