Isu pasangan Anies-Cak Imin, Demokrat: Persetujuan sepihak!
Pengusungan pasangan ini merupakan buah kerja sama politik antara Partai Nasdem dan PKB.

Partai Demokrat mengaku, terpaksa harus menerima keputusan adanya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024. Pengusungan pasangan ini merupakan buah kerja sama politik antara Partai Nasdem dan PKB.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. Merespons itu, pihaknya langsung melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.
“Ia mengonfirmasikan bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” katanya dalam keterangan, Kamis (31/8).
Menyikapi hal itu, kata Riefky, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Diketahui, Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Jawa Barat, hari ini. Rapat ini digelar majelis tinggi partai secara tertutup
Informasi yang beredar menyebutkan rapat tersebut digelar sejak siang tadi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/8). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkediaman di Cikeas.
Beberapa waktu lalu, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengaku, baru mengetahui kabar tentang kunjungan Anies Baswedan. Kabar tersebut menunjukan Anies menyambangi kediaman Ibunda Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang.
"Aku juga baru tahu, tahu-tahunya Mas Anies hari ini safari, ziarah ke punjur-punjur pesantren besar di Pulau Jawa. Ke Tebu Ireng, dan saya juga kaget beliau mampir (ke Ibunda Cak Imin)," katanya kepada wartawan, Kamis (31/8).
Meski begitu, Huda menilai yang dilakukan Anies merupakan hal yang baik. Terutama, kata dia, melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, pejuang Islam yang mengabdikan diri untuk NKRI.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ketika relawan capres saling beralih dukungan
Selasa, 26 Sep 2023 06:36 WIB
Modal kearifan lokal BPR di tengah arus digitalisasi
Senin, 25 Sep 2023 20:17 WIB