NU Jatim sebut pilkada langsung lebih banyak mudarat

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. PWNU menilai pilkada langsung banyak menggunakan uang untuk meraup suara.

Wakil Khatib Syuriah PWNU Jatim, M. Mughis mengatakan, NU menilai pilkada lebih banyak mudaratnya karena mudah memecah belah akibat terjadi konflik di masyarakat. Dalam mencari suara di pilkada langsung, biasanya menggunakan politik uang untuk memobilisasi masyarakat. 

"Awalnya akur (kemudian) terjadi perpecahan sehingga tidak menyapa setiap hari. Informasi dari calon (kepala daerah) juga biasanya tidak utuh sehingga terjadi pertengkaran," ujarnya saat jumpa pers di Kantor PWNU, Surabaya, Kamis (28/11).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah melakukan kajian secara matang terkait pelaksanaan pilkada langsung. Kajian itu dilakukan selama gelaran pilkada hingga membuat keputusan di Musyawarah Nasional (Munas) PBNU di Cirebon, Jawa Barat.

NU meminta untuk ke depannya pemerintah agar menata ulang sistem pilkada dan pilpres di Indonesia. Dengan begitu, peristiwa perpecahan di masyarakat yang mengarah kepada konflik bisa dihindari.

"Demokrasi itu kan banyak modelnya seperti keterwakilan. Para masyayikh (pemimpin) mempertimbangkan dengan pilkada langsung mudaratnya lebih besar," pungkasnya.