sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Polri perkuat pencegahan Covid-19 klaster Pilkada 2020

Potensi penularan berpeluang meningkat seiring intensifnya interaksi antarpihak.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Rabu, 09 Sep 2020 10:40 WIB
Polri perkuat pencegahan Covid-19 klaster Pilkada 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 291182
Dirawat 61839
Meninggal 10856
Sembuh 218487

Badan Pemeliharan Keamanan (Baharkam) Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020 guna memperkuat pencegahan penyebaran coronavirus baru (Covid-19) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kabaharkam sekaligus Kasatgas Aman Nusa II, Komjen Agus Andrianto, menyatakan, berpotensi terjadi klaster baru saat tahapan penetapan pasangan calon (paslon) hingga masa kampanye. Pangkalnya, frekuensi interaksi langsung berpeluang meningkat.

"Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (9/9).

Agus melanjutkan, langkah tersebut juga untuk memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada setiap tahapan pilkada. Dalam telegram itu, kapolda dan kapolres diinstruksikan melakukan beberapa hal.

Sponsored

Pertama, bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah (pemda), TNI, dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholder). Kedua, mempelajari dan memahami Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020, khususnya mengenai pembatasan jumlah peserta kampanye.

Ketiga, melakukan penggalangan kepada seluruh paslon dan partai politik (parpol) agar mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Keempat, menyosialisasikan kembali protokol kesehatan secara masif dengan melibatkan pemengaruh, Youtuber, artis, dan pihak lain dengan menggunakan pendekatan formal dan informal.

Terakhir, meningkatkan pelaksanaan patroli siber dalam mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan pelanggaran lainnya, seperti kampanye saat masa tenang. Diprediksi penggunaan teknologi informasi meningkat saat pandemi.

Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB