logo alinea.id logo alinea.id

Wiranto ultimatum kubu Prabowo

Wiranto menyebut ada penumpang gelap yang berupaya mengambil alih kendali republik.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Jumat, 17 Mei 2019 20:03 WIB
Wiranto ultimatum kubu Prabowo


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan agar seluruh komponen bangsa mewaspadai 'penumpang gelap' yang mengambil keuntungan dari panasnya situasi politik dalam negeri menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 22 Mei 2019.

"Ada unsur-unsur yang mencoba mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya," kata Wiranto dalam acara 'Buka Puasa Bersama Pimpinan Redaksi Media Massa' di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (17/5).

Wiranto menyoroti situasi politik pascapemungutan suara 17 April 2019. Ia pun menyayangkan langkah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam mendeklarasikan kemenangan secara sepihak serta berencana menggalang kekuatan massa.  

"Bedanya people power dengan gerakan kedaulatan rakyat itu, konstitusional kalau maksa jadi tidak konstitusional. Mendeklarasikan kemenangan secara sepihak dan memunculkan hal yang melanggar undang-undang," kata dia. 

Wiranto pun mengimbau agar kubu Prabowo-Sandi mengurungkan niat menggelar protes massal menolak hasil Pilpres 2019. Ia memperingatkan pemerintah tak akan segan-segan menindak gerakan-gerakan inkonstitusional yang mengancam ketertiban umum dan potensial memecah belah bangsa. 

"Ubah konsepnya menjadi konsep yang kepentingan hukum demi stabilitas nasional, demi kepentingan masyarakat. Kami dengan tegas tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep (penegakan hukum) itu. Jangan sampai dibalik-balik bahwa seakan-akan pemerintah kolonial," ujar Wiranto. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan bakal menggelar aksi protes bertajuk 'Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat' merespons dugaan-dugaan kecurangan berkategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019. 

Ia pun meminta rezim Jokowi berhenti mengkriminalisasi tokoh-tokoh pendukung Prabowo-Sandi dan menakut-nakuti rakyat. "Permainan belum selesai. Kami jangan ditakuti dengan bedil, dengan meriam, panser, dan tank. Bagi rakyat, itu hanya abal-abal tidak akan mempengaruhi kekuatan kami," ujar Amien. (Ant)

Sponsored