Sebanyak 73.744 pekerja rentan sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2026.
Melalui ANTARA (19/11), Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan, Yori Pratama, di Pontianak, mengatakan DBH Sawit akan dibagi menjadi dua porsi, yakni 80 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya.
Salah satu bentuk pemanfaatan dari porsi kegiatan lainnya tersebut adalah pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit.
Yori juga menjelaskan bahwa pemanfaatan DBH Sawit tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
Selain itu, program tersebut menyasar pekerja mandiri dan pekerja dalam ekosistem perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai pekerja penerima upah di perusahaan, dan pekerja akan mendapatkan perlindungan melalui dua program.
Program pertama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan kedua, Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan.
Lebih lanjut, Yori menambahkan, dari total sasaran 73.744 pekerja, proses verifikasi dan validasi terhadap 22.615 pekerja telah selesai dilaksanakan.
Saat ini, proses tersebut tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar tentang penetapan penerima perlindungan.