Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL), yang merupakan bagian dari Food and Land Use Coalition (FOLU), mengungkap besarnya biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang selama ini tidak tecermin dalam harga pangan di pasar.
Dalam working paper berjudul Hidden Cost of Indonesia’s Food System, KSPL memperkirakan total biaya tersembunyi (hidden cost) sistem pangan nasional mencapai US$210,7 miliar (Rp3.560 triliun) hingga US$622,3 miliar (Rp10.510 triliun).
Nilai tersebut setara dengan sekitar 28,5% hingga 45,4% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2023, atau jauh melampaui kontribusi ekonomi sektor pangan yang berada di kisaran 20% PDB.
Riset tersebut dilakukan oleh Knowledge Generation Lead KSPL, Romauli Panggabean. Ia menyebutkan bahwa harga pangan yang beredar di pasar saat ini belum mencerminkan seluruh biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat dampak kesehatan, lingkungan, dan sosial dari sistem pangan nasional.
“Harga pangan yang kita bayar hari ini belum mencerminkan konsekuensi nyata dari cara pangan diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia,” ujar Romauli, Selasa (27/1).
Menurut Romauli, dampak kesehatan menjadi komponen biaya tersembunyi terbesar, dengan kontribusi mencapai 13% hingga 38% PDB Indonesia pada 2023.
Romauli juga menjelaskan obesitas pada orang dewasa meningkat tajam, dari 10,5% pada 2007 menjadi 23,4% pada 2023, yang mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin tidak sehat.
Di sisi lain, persoalan kekurangan gizi juga belum sepenuhnya teratasi. Meskipun angka stunting nasional berhasil ditekan hingga 19,8% pada 2024, Romauli menilai capaian tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
“Proporsi populasi Indonesia yang tidak dapat mengakses makanan sehat pada 2024 berada di angka 43,5%. Itu artinya hampir setengah penduduk kita tidak bisa mengakses makanan yang sehat,” kata Romauli.
Dari sisi lingkungan, Romauli menjelaskan sistem pangan Indonesia turut menyumbang emisi gas rumah kaca secara signifikan. Alih fungsi lahan dan pembukaan hutan untuk pertanian menjadi kontributor utama peningkatan emisi.
Selain itu, budidaya padi disebut menyumbang sekitar 39% emisi gas rumah kaca dari total emisi sektor pertanian. Praktik pertanian yang belum berkelanjutan juga memperparah krisis air di berbagai wilayah.
“Air yang terbuang akibat praktik pertanian yang tidak efisien membuat sebagian masyarakat tidak bisa menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadi kelangkaan air,” ujar Romauli.
Ia juga menegaskan krisis air memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan gizi masyarakat.
“Stunting itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga sangat berkaitan dengan sanitasi dan ketersediaan air bersih,” katanya.
Berdasarkan indikator pertanian berkelanjutan, Romauli mencatat sekitar 89% hingga 90% penggunaan air pertanian di Indonesia belum memenuhi standar keberlanjutan. Sementara itu, lahan pertanian yang telah menerapkan standar produktivitas dan penggunaan air berkelanjutan masih sangat terbatas.
“Hanya sekitar 10,46% lahan pertanian di Indonesia yang menggunakan standar pertanian berkelanjutan,” ujar Romauli.
Dari sisi sosial, Romauli menyoroti struktur kepemilikan lahan yang dinilai memperburuk kesejahteraan petani. Data KSPL menunjukkan proporsi petani gurem meningkat dari 55,95% pada 2013 menjadi 61,67% pada 2023.
“Kita masih didominasi oleh petani yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki lahan maupun daya tawar yang kuat,” kata Romauli.
Kondisi tersebut, menurutnya, meningkatkan risiko konflik agraria, terutama di sektor perkebunan, serta memperpanjang rantai kemiskinan di wilayah pedesaan.
Menanggapi besarnya biaya tersembunyi tersebut, Romauli mendorong transformasi sistem pangan melalui kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk penginternalisasian biaya eksternal.
“Biaya kesehatan memang menjadi kontributor terbesar, tetapi biaya lingkungan dan sosial tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Melalui laporan ini, Romauli mendorong penerapan sejumlah instrumen kebijakan, antara lain untuk memacu konsumsi makanan dan minuman yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas serta memperluas kesempatan kerja petani, menggunakan pajak karbon sebagai instrumen mitigasi biaya sosial dan lingkungan, serta memperluas jaringan pengaman sosial guna menjaga keterjangkauan pangan sehat bagi masyarakat kurang mampu.
