DPR dorong edukasi sifilis dan layanan gratis

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kasus sifilis di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, tercatat lebih dari 23.000 kasus sifilis sepanjang tahun 2024. Lonjakan ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyangkut isu kesehatan, tetapi juga masa depan generasi bangsa.

“Lonjakan kasus sifilis bukan hanya menjadi isu medis, tapi juga sinyal lemahnya perlindungan negara terhadap generasi bangsa. Edukasi yang dangkal, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta minimnya ketahanan keluarga menjadi salah tiga penyebab yang perlu dibenahi bersama,” ujar Netty melalui keterangan tertulis, Senin (23/6).

Sifilis sendiri merupakan penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri treponema pallidum, dan dapat menular melalui kontak langsung dengan luka pada alat kelamin, mulut, atau anus orang yang terinfeksi.

Netty menekankan penanggulangan sifilis harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berbasis pada nilai-nilai budaya bangsa. Ia menyebut siapa pun bisa tertular, bahkan mereka yang tidak memiliki perilaku seksual berisiko tinggi, sehingga pendekatannya harus lebih luas dan komprehensif.

“Ini mempertegas penanggulangan penyakit menular seksual tidak bisa dibatasi hanya pada imbauan moral, tetapi harus melalui langkah-langkah konkret,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian mengusulkan empat langkah strategis bagi pemerintah, yakni penguatan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan masyarakat dengan pendekatan yang ramah nilai, tidak vulgar, dan sesuai dengan karakter bangsa; layanan deteksi dini sifilis secara gratis dan rahasia di Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer untuk memudahkan akses masyarakat tanpa rasa takut atau malu; penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap anak serta remaja, agar mereka memiliki pegangan nilai dan lingkungan yang mendukung pilihan hidup sehat; serta sinergi antarkementerian dan tokoh masyarakat untuk membangun gerakan sosial berbasis pencegahan dan pendekatan budaya.

Menurut Netty, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting agar masalah ini tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

“Pemerintah harus hadir tidak hanya saat penyakit meledak, tetapi lebih penting lagi, saat anak-anak kita butuh panduan hidup sehat dan bermartabat. Ini bukan semata urusan kesehatan, tapi menyangkut masa depan bangsa,” tutur Netty.