DPR ingin rekrutmen CPNS adaptif dengan zaman

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih adaptif dan berpihak pada calon aparatur sipil negara (ASN). Hal ini mencakup transparansi informasi sejak awal proses seleksi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta skema insentif dan pengembangan karier yang menjanjikan.

“Rekrutmen ASN harus berangkat dari prinsip keadilan dan penghargaan terhadap kompetensi. Kalau formasi tidak diminati, berarti ada sesuatu yang salah dari pendekatannya, baik dari sisi promosi, fasilitas, maupun jenjang karier yang ditawarkan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4).

Pernyataan tersebut merupakan bentuk dalam menyuarakan keprihatinan atas mundurnya hampir 2.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 yang menurutnya mencerminkan kelemahan mendasar dalam perencanaan rekrutmen aparatur sipil negara. Ia menegaskan situasi ini bukan sekadar kendala administratif, melainkan tantangan strategis yang harus segera dibenahi agar negara tidak kehilangan potensi sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” ucapnya.

Menurut Puan, ketidaksesuaian antara minat peserta dengan formasi dan lokasi penempatan mencerminkan belum matangnya perencanaan formasi ASN. Ia menilai, perlu ada reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuota semata, tetapi juga menjawab kebutuhan strategis nasional secara berkelanjutan.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menempatkan ASN di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pengabdian di daerah 3T harus dilihat sebagai panggilan mulia, yang perlu ditopang oleh dukungan konkret dari negara.

“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T, harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” jelasnya.

Puan menambahkan keberhasilan birokrasi masa depan sangat bergantung pada kualitas dan motivasi SDM-nya. Karena itu, rekrutmen ASN harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar proses administratif tahunan.